Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertangungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung Amalias K, Farhad; Lestari, Mayang Duwi; Clarisa, Jessline; Akbar, Fariq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2386

Abstract

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat dan menghawatirkan akan membahayakan nyawa orang “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 “, telah diatur mengenai larangan penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika sudah ada hukumnya aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai eksekutor dan penegak hukum mempunyai tugas menjaga keamanan dan mencegah serta memberantas tindak pidana sebagaimana dimaksut dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “. Dimana anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apakah mekanisme proses hukumnya? dan apa pertanggungjawaban pidana anggota polisi siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? Penulis menggunakan hukum yuridisnormatif metode dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses hukum untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika serupa dengan keadilan bagi masyarakat biasasudah sesuai dengan KUHAP, bedanya kalau ada proses diinternal kepolisian. Polisi harus menimbangkan profesi sebagai penegak hukum dalam memberatkan.
Pertangungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung Amalias K, Farhad; Lestari, Mayang Duwi; Clarisa, Jessline; Akbar, Fariq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2386

Abstract

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat dan menghawatirkan akan membahayakan nyawa orang “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 “, telah diatur mengenai larangan penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika sudah ada hukumnya aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai eksekutor dan penegak hukum mempunyai tugas menjaga keamanan dan mencegah serta memberantas tindak pidana sebagaimana dimaksut dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “. Dimana anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apakah mekanisme proses hukumnya? dan apa pertanggungjawaban pidana anggota polisi siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? Penulis menggunakan hukum yuridisnormatif metode dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses hukum untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika serupa dengan keadilan bagi masyarakat biasasudah sesuai dengan KUHAP, bedanya kalau ada proses diinternal kepolisian. Polisi harus menimbangkan profesi sebagai penegak hukum dalam memberatkan.
21st Century Skills as an Effort to Strengthen Civic Skills in Pancasila Education at MTs Negeri 2 Surakarta Akbar, Fariq; Sumardjoko, Bambang
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2025: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This study aims to describe the application of 21st-century skills (6C) critical thinking, creativity, communication, collaboration, citizenship, and character as an effort to strengthen civic skills in Pancasila Education at MTs Negeri 2 Surakarta. Specifically, it analyzes how 6C-based learning practices reveal indicators of students' civic skills, including intellectual and participatory skills, teachers' pedagogical strategies in structuring learning activities, and supporting and inhibiting factors that influence the strengthening of civic skills in the madrasah environment.Methodology: This research uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis using triangulation of sources, methods, and time to ensure data validity. The participants consisted of Pancasila Education teachers, students, and the principal and vice principal of the madrasah. Data were analyzed through stages of reduction, presentation, and inductive conclusion drawing.Results: The findings show that the application of 21st-century skills in Pancasila Education strengthens students' civic skills through critical thinking, group collaboration, reflective communication, and active participation. Teachers' pedagogical strategies that integrate constructivism and deliberative democracy theories effectively foster students' intellectual abilities and social responsibility. Supporting factors include a religious and collaborative school culture and a curriculum emphasizing moral and spiritual values, while obstacles involve limited facilities, time, and varied student engagement.Applications/Originality/Value: This study contributes theoretically to developing a 6C-based Pancasila Education model relevant to the madrasah context. Practically, it serves as a reference for teachers to design contextual, participatory, and character-oriented learning. Its originality lies in integrating 21st-century competencies with Islamic and national values to form critical, religious, and responsible citizens.