Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
Najamuddin Gani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia Yeti Andrias, Maria; Najamuddin Gani; Abdul Rahman Upara; Mukti Stofel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2063

Abstract

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak milik intelektual (HMI). Di Indonesia, perkembangan ini menghadirkan tantangan hukum dan kebijakan yang kompleks. Tulisan ini meneliti tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HMI di tengah arus globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HMI serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan pakar hukum dan kebijakan. Penelitian menemukan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakcukupan infrastruktur hukum, kurangnya kesadaran publik, dan tekanan internasional. Diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan peningkatan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan tersebut, serta edukasi publik yang lebih baik tentang pentingnya HMI.
Tingkat Relevansi dan Implementasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Zulrijal Bushido Gani; Najamuddin Gani
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1397

Abstract

The formation of regional regulations (Perda) is a constitutional derivative of the implementation of regional autonomy within the framework of the Indonesian legal system. Substantively, Perda function as regulatory instruments aimed at accommodating the specific interests of local communities, in line with fundamental values, contextual needs, and the hierarchy of applicable laws and regulations. However, the high frequency of annulment or cancellation of Perda indicates dissonance or non-compliance with the principles of sound legislative formation. This phenomenon raises the urgency to review the extent to which philosophical, sociological, and legal foundations have been internalized and comprehensively implemented in the regional legislative process. Therefore, this study focuses on analyzing the relevance of these three fundamental foundations to the quality and legitimacy of regional legal products. This study adopts a normative-juridical legal research method, involving descriptive analysis of the corpus of laws and regulations, legal doctrine, and the empirical practice of Perda formation. The results highlight that: the philosophical foundation provides a normative orientation in the form of ethical-teleological values ​​and goals; the sociological foundation reflects the actual needs and social realities of the communities subject to regulation; Meanwhile, the legal basis guarantees formal legality and vertical and horizontal consistency with the national legal system. Key findings indicate that these three foundations are inherently relevant and complementary in determining the quality of regional regulations. Synergy and harmonious integration between them are essential prerequisites for producing regional legal products that have legal validity, are capable of upholding substantive justice, and are responsive to the dynamics of public needs.  
Co-Authors Abdul Rahman Upara Mukti Stofel Yeti Andrias, Maria Zulrijal Bushido Gani