Aliza, Rhevi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Nagari Oleh Pemerintah Nagari Balah Aie Dengan Dana Desa Melalui Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati Tahun 2022 Aliza, Rhevi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4758

Abstract

Penelitian ini berfokus kepada pemberdayaan masyarakat nagari yang dilakukan oleh Nagari Balah Aie dengan pemanfaatan dana desa, yang berpedoman pada prioritas penggunaaan dana desa 20% untuk program ketahanan pangan hewani dan nabati sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana program pemberdayaan masyarakat nagari melalui penggunaan dana desa di Nagari Balah Aie dan melihat dampak pemberdayaan masyarakat nagari tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari yang dilakukan oleh Balah Aie dengan penggunaan dana desa sudah mengikuti mandatory dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. dimana wajib mengganggarkan 20% untuk kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati. Bentuk kegiatan yang diwujudkan berupa pemberian bantuan bibit padi, jagung, alpukat, sayur-sayuran dan ikan. Dari program ini ternyata terdapat kegagalan dan ketidaksesuain sehingga konsep keberlanjutan yang diharapkan tidak terwujud.
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie) Aliza, Rhevi; Rika Valentina, Tengku; Ekha Putera , Roni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2168

Abstract

Village Law No. 4 2016 does not guarantee the granting of full authority to the nagari government. The administration of nagari government is dominated by the state. Where all forms of programs have been regulated by the government above them through the regulations and policies they issue. The emergence of a number of policies issued by the government through its ministries means that government administration cannot move and must implement them. For example, Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning details of the APBN for the 2022 fiscal year in article 5 paragraph (4) regulates the use of Village Funds for 2022, one of which is through a social protection program in the form of Direct Cash Assistance (BLT) for villages of at least 40% of total revenue. village funds and 20% for food security and improvement programs and 8% for preventing and handling Covid-19. As well as Regulation of the Minister of Village PDTT RI Number 7 of 2021 concerning Priority Use of Village Funds in 2022, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds. Based on these regulations, it is clear that the administration of the Nagari government must follow this, including the administration of the Nagari Balah Aie government which is also inseparable from the policy commands that have been blinded by the government above.