Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Menara Ilmu Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)
Yuliane, Wempie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Minimum Cost of Local Government Bureaucracy: Case Study West Sumatera Province Local Government Yuliane, Wempie
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5778

Abstract

Menghadapi birokrasi terkadang memerlukan biaya, khususnya dalam penelitian saya terkait biaya transportasi dan biaya transaksi. Saya percaya bahwa dengan mengurangi biaya-biaya ini, dapat memberikan kekuatan anggaran lebih kepada pemerintah daerah untuk layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam diskusi mengenai "kematian jarak" yang diperkenalkan oleh Cairncross (1997) dalam (Cairncross, 2002) dan direspon oleh (Rietveld Vickerman, 2004), yang menyatakan bahwa "kematian jarak" masih prematur, saya mencoba menerapkannya pada birokrasi pemerintah daerah. Saya mengharapkan setidaknya 70% biaya transportasi dapat berkurang melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April-Oktober 2020, serta pertemuan daring, bekerja dari rumah, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan fisik. Saya melakukan perbandingan realisasi anggaran sebelum dan setelah pandemi Covid-19 (2019 dan 2020) dan menemukan bahwa ada kekakuan dalam biaya perjalanan di pemerintah daerah karena biaya perjalanan tidak berkurang secara signifikan pada era pandemi. Bahkan dalam proporsi terhadap total anggaran, proporsi realisasi biaya transportasi meningkat. Hasil-hasil ini memberi kesan kepada saya bahwa ada kekakuan dalam biaya perjalanan hampir di semua variabel kecuali biaya transportasi dan potensi moral hazard di dalamnya. Memberikan perhatian lebih pada biaya perjalanan dan menggunakan teknologi dalam bekerja serta memberikan layanan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat lokal dengan lebih baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.     Kata Kunci: biaya transport, birokrasi pemerintah daerah, kematian jarak 
Fossil Fuel Subsidies in the Sustainable Urban Transport Agenda: A Maqaṣid al-Shari‘ah Approach Wempie Yuliane; Bayu Arie Fianto; Aam Slamet Rusydiana; Sulistya Rusgianto; Rheza Hermawan
Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Sharia Economic and Management Business
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/sembj.v7i2.2338

Abstract

Background: Urban transport systems in many Muslim-majority countries face persistent challenges from rapid motorization, underinvestment in public transport, and long-standing fossil fuel subsidies. Although politically popular, these subsidies distort price signals, encourage excessive private vehicle use, and contribute to congestion, air pollution, public health risks, and limited fiscal space for sustainable mobility investments. Method: This qualitative conceptual study reviewed Islamic jurisprudence, Islamic ethics, fossil fuel subsidies, transport externalities, and sustainable urban transport. It applies maqasid al-shariah, maslahah, khilafah, and la darar wa la diror to evaluate fossil fuel subsidies and sustainable urban transport from an Islamic ethical policy perspective. Results: Fossil fuel subsidies are found to generate ethical and socio-policy concerns when they encourage excessive private vehicle use, intensify negative transport externalities, and constrain public transport investment. From an Islamic ethical perspective, these effects may undermine life, wealth, public welfare, and environmental stewardship, whereas sustainable urban transport reflects harm prevention, public interest, moderation, and responsible stewardship better. Research limitations: This conceptual-normative paper develops an Islamic ethical-policy framework. Future research should empirically validate it through city-level case studies, stakeholder interviews, and behavioral studies on sustainable mobility acceptance. Originality/value: This study frames sustainable urban transport as an Islamic ethical policy imperative when mobility-related harm threatens the public welfare. Its originality lies in applying maqasid al-shariah, maslahah, khilafah, and la darar wa la diror to reassess fossil fuel subsidies and support sustainable mobility transitions, thus offering an ethical basis for subsidy reform, public transport investment, and policy acceptance.
Co-Authors Aam Slamet Rusydiana Bayu Arie Fianto Rheza Hermawan Sulistya Rusgianto