Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Jasia, Nabila
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jasia, Nabila; Kurniawan, Muhammad Rafli; Suryatama, Ferdiansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1473

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan pada 13 April 2022 dan diundangkan pada 9 Mei 2022 sebagai respons terhadap minimnya dasar hukum yang tegas dalam pencegahan, perlindungan, serta pemberian akses yang adil dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Lahirnya undang-undang ini didorong oleh realitas bahwa korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, fenomena penyimpangan seksual juga menjadi latar belakang penting disusunnya Undang-Undang TPKS, mengingat kekerasan seksual sering kali dipicu oleh berbagai kelainan atau penyimpangan seksual. Fenomena ini menjadi salah satu kajian dalam Penelitian untuk menganalisis fenomena ini dengan perspektif sosiologi hukum dalam mengatasi krisis penyimpangan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di sisi lain, penyimpangan seksual juga menjadi isu krusial yang melatarbelakangi kejahatan seksual, sehingga fenomena ini penting untuk dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum. Sosiologi hukum memandang gejala sosial dan hubungan penerapan hukum dalam masyarakat sebagai objek utama kajian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menghubungkan konsep sosiologi hukum dengan Undang-Undang TPKS. Hasil penelitian menunjukkan peranan penting sosiologi hukum dalam mengkaji dan mengatasi krisis penyimpangan seksual di masyarakat dengan merujuk pada Undang-Undang TPKS.
Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kurniawan, Muhamad Rafli; Jasia, Nabila; Ramadhan, Gibran Ferdy; Sabrina, Alghanyyu Racha; Antony, Ahmad Reza; Putri, Regita Kismaya; Kurniawan, Deni
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1392

Abstract

Desain industri termasuk salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memegang peran penting dalam melindungi hasil karya kreatif di sektor industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik peniruan yang dapat merugikan para pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap desain industri dalam kerangka sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal, serta sumber daring yang kredibel dan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan desain industri di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang desain melalui mekanisme pendaftaran. Tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan desain dan belum maksimalnya penerapan hukum terhadap kasus pelanggaran. Oleh sebab itu diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum secara konsisten, serta pembentukan kesadaran publik agar sistem perlindungan desain industri dapat berfungsi lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi pencipta, dan mendukung perkembangan industri nasional.
Co-Authors Antony, Ahmad Reza Deni Kurniawan, Deni Kurniawan, Muhamad Rafli Kurniawan, Muhammad Rafli Putri, Regita Kismaya Ramadhan, Gibran Ferdy Sabrina, Alghanyyu Racha Suryatama, Ferdiansyah