Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Redefining Ownership and Originality in the Age of AI: A Legal and Ethical Review Vebritha, Silvy
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i4.726

Abstract

The proliferation of artificial intelligence (AI) in the creative sector presents novel legal and ethical challenges to existing intellectual property (IP) frameworks. This study aims to explore how the growing role of AI in producing original works affects current IP laws, particularly in determining ownership and originality. Using a narrative review method, the research synthesizes literature sourced from Scopus, Google Scholar, and PubMed, filtered through strategic keyword combinations and strict inclusion criteria. It examines interdisciplinary findings covering legal theory, policy, ethics, and empirical case studies from multiple jurisdictions. The results indicate that while human involvement in algorithm design remains central to IP claims, the autonomous creative contributions of AI necessitate reformulation of legal concepts such as authorship and originality. Moreover, the study reveals significant jurisdictional disparities in legal treatment of AI-generated works, with systemic issues such as lack of international harmonization and outdated legislation contributing to legal uncertainty. Ethical concerns around dataset use and the risks of unauthorized reproduction also emerge as central themes. The discussion proposes solutions including sui generis IP models, blockchain verification systems, and cross-border policy frameworks to address these issues. The study concludes by emphasizing the urgency of coordinated legal innovation and ethical governance to ensure fair and effective IP protection in the AI era.
Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.