Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Enhancing Public Services Through Residential Area Management: A Public Administration Study on the Implementation of the Regional Development and Housing Plan (RP3KP): RP3KP trenggana, widaningsih; Muchtar; Pundenswari, Pupung
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i1.1536

Abstract

Improving public services is the primary goal of governance, which is focused on community welfare. One critical sector in enhancing the quality of public services is residential area management. This article examines the role of residential area management in supporting public service improvement, focusing on implementing the Regional Development and Housing Plan (RP3KP) in Tana Tidung Regency. The study aims to analyze the contribution of RP3KP to public service improvement in the housing sector and identify key success factors and challenges in its implementation. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data was collected through policy document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field observations. The results indicate that RP3KP has positively contributed to improving the quality of public services in the housing sector through integrated and participatory planning. The successful implementation of RP3KP is influenced by policy synergy between central and local governments, active community involvement in planning, and effective coordination among local government agencies. However, this study also identifies several challenges, such as limited resources, inadequate spatial data, and difficulties in cross-sectoral coordination. The implementation of RP3KP can potentially become a strategic model for optimizing public services in the housing sector, provided it is supported by consistent policies, efficient resource management, and enhanced institutional capacity. Practical recommendations for local governments include strengthening residential area management as an integral part of inclusive and sustainable public services.
Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.