Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Legalis : Journal of Law Review
Trenggana, Widaningsih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Correlation Analysis of Land Acquisition Regulation Policy for Public Interest with Regional Development and Financial Planning Regulations Vebritha, Silvy; Trenggana, Widaningsih
Legalis : Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v2i2.245

Abstract

Law enforcement in Indonesia faces challenges in addressing the rampant practice of prostitution, particularly involving service users and traditional commercial sex workers. Despite government efforts to reduce involvement in prostitution, the absence of specific regulations in Indonesian law has allowed users of these services to evade appropriate legal consequences. This research aims to highlight the urgency of criminalising both traditional commercial sex workers and their clients. The primary issue stems from economic factors, such as an individual's income or needs, particularly the difficulties faced by women in meeting their needs due to a lack of skills, which reduces their competitiveness in the job market. Additionally, there is a significant gap in the legal framework concerning regulation.  This study employs a normative juridical method, utilising legislative, conceptual, and comparative approaches. The researchers analysed secondary legal materials, including local regulations from DKI Jakarta, Indramayu District, Tangerang City, Denpasar City, Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency. Additionally, they examined Dutch regulations on brothels, specifically the "Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche" (Regulation on Prostitution and Combating Abuses in the Sex Industry).  The findings suggest a pressing need to integrate these regulations into the NATIONAL CRIMINAL CODE to enable the prosecution of both traditional sex service users and workers. Alternatively, adopting the Dutch policy of legalising brothels, where owners must demonstrate consistent tax payments and non-involvement in criminal activities, could be beneficial. Such measures aim to prevent issues like HIV/AIDS and human trafficking.
Enhancing Public Services Through Residential Area Management: A Public Administration Study on the Implementation of the Regional Development and Housing Plan (RP3KP): RP3KP trenggana, widaningsih; Muchtar; Pundenswari, Pupung
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i1.1536

Abstract

Improving public services is the primary goal of governance, which is focused on community welfare. One critical sector in enhancing the quality of public services is residential area management. This article examines the role of residential area management in supporting public service improvement, focusing on implementing the Regional Development and Housing Plan (RP3KP) in Tana Tidung Regency. The study aims to analyze the contribution of RP3KP to public service improvement in the housing sector and identify key success factors and challenges in its implementation. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data was collected through policy document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field observations. The results indicate that RP3KP has positively contributed to improving the quality of public services in the housing sector through integrated and participatory planning. The successful implementation of RP3KP is influenced by policy synergy between central and local governments, active community involvement in planning, and effective coordination among local government agencies. However, this study also identifies several challenges, such as limited resources, inadequate spatial data, and difficulties in cross-sectoral coordination. The implementation of RP3KP can potentially become a strategic model for optimizing public services in the housing sector, provided it is supported by consistent policies, efficient resource management, and enhanced institutional capacity. Practical recommendations for local governments include strengthening residential area management as an integral part of inclusive and sustainable public services.
Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan Trenggana, Widaningsih; Vebritha, Silvy
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.430

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menyoroti mekanisme dan kebijakan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Studi ini menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peran pemerintah dalam mengelola kepentingan publik, mengatasi tantangan operasional, dan mewujudkan keadilan dalam kompensasi kepada pemilik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari kebijakan pengadaan tanah dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, namun juga memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam pengadaan tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Co-Authors Muchtar Pupung Pundenswari, Pupung Vebritha, Silvy