Articles
<![CDATA[KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Kustanto, Munari]]>
<![CDATA[ Sosio Konsepsia Vol 8, No 3 (2019): Sosio Konsepsia ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33007/ska.v8i3.1675
<![CDATA[Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi sang buah hati untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara snowball. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Selanjutnya tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai modal eksistensi sosial, pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan, pendidikan sebagai modal mencari kerja, serta pendidikan sebagai warisan.]]>
<![CDATA[TANTANGAN PENGEMBANGAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Kustanto, Munari]]>
<![CDATA[ JURNAL BORNEO AKCAYA Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51266/borneoakcaya.v6i1.156
<![CDATA[ABSTRACT Population data plays an important role to succeed in the development regencies, including in Sidoarjo Regency. The valid and accountable population data is an absolute requirement that development policies are right on target, ranging from providing assistance to setting targets and development programs. Using a descriptive qualitative approach, this study aims to evaluate the condition of the Population Data House (Rumah Dataku) in Sidoarjo Regency as well as to identify the challenges of its development, both internal and external. The results showed that of the 353 villages in the Sidoarjo regency, there were only 42 villages / kelurahan (11.90%) having a KB (Family Planning) village. Of this number, not all of them had a Dataku House. There were only three KB villages (7%) that had Dataku Houses. Viewed from the aspect of availability, presentation and updating of existing data, the KB Villages and Dataku Houses in Sidoarjo Regency have not shown good performance. The internal and external challenges faced in developing Dataku Houses in Sidoarjo Regency included the budget constraints, limited resources (human resources and supporting infrastructure), lack of coordination, and lack of community understanding and participation. The Sidoarjo Regency Government may overcome these challenges through organizing a KB Village competition and a Thematic Community Service Program, making an application for the Dataku House, increasing the role of the KB Village Working Group, and training for KB management and extension workers. Keywords: KB village, development, Rumah Dataku]]>
<![CDATA[Konstruksi Sosial Tentang Perencanaan Pembangunan Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Kustanto, Munari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jish-undiksha.v7i2.14590
<![CDATA[Inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran maupun pelaksanaan banyak ditemui di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman para Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang perencanaan pembangunan menjadi menarik untuk diungkap. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan. Informan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditentukan secara snowball berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisa dalam tulisan ini didasarkan pada perspektif teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Pemahaman mengenai perencanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari realitas objektif dan subjektif yang dialami oleh para ASN. Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang perencanaan pembangunan pada kalangan ASN terjadi melalui tiga momen yaitu ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Adapun makna perencanaan pembangunan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam tiga kategori yaitu perencanaan pembangunan sebagai mekanisme membelanjakan anggaran, perencanaan pembangunan sebagai rutinitas penggugur kewajiban, dan perencanaan pembangunan sebagai tahapan penting pembangunan daerah.]]>
<![CDATA[Konstruksi Sosial Tentang Perencanaan Pembangunan Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 7 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jish-undiksha.v7i2.14590
<![CDATA[Inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran maupun pelaksanaan banyak ditemui di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman para Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang perencanaan pembangunan menjadi menarik untuk diungkap. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan. Informan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditentukan secara snowball berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisa dalam tulisan ini didasarkan pada perspektif teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Pemahaman mengenai perencanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari realitas objektif dan subjektif yang dialami oleh para ASN. Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang perencanaan pembangunan pada kalangan ASN terjadi melalui tiga momen yaitu ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Adapun makna perencanaan pembangunan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam tiga kategori yaitu perencanaan pembangunan sebagai mekanisme membelanjakan anggaran, perencanaan pembangunan sebagai rutinitas penggugur kewajiban, dan perencanaan pembangunan sebagai tahapan penting pembangunan daerah.]]>
<![CDATA[Reproduksi Makna Miskin dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>;
<![CDATA[Ardi Anindita]]>
<![CDATA[ Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 4 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.927 KB)
|
DOI: 10.22435/hsr.v22i4.2398
<![CDATA[A relief letter (SKTM) from Social Service Office of Sidoarjo is a mechanism for non-quota poor people to access health services. The dilemma occurred when the office indicated that 80% of the target users of the letter were inaccurate. Understandings on terms of “poor”in relief letter and by health service providers play an important role in this phenomenon. This study identifies the reproduction of the meaning of poor on non-quota poor health services in Sidoarjo. This was a qualitative approach, conducted in Sidoarjo and Tarik District that had different characteristics to obtain comprehensive results. The structuration theory from Anthony Giddens used to analyze the data findings. The results indicated that poverty for non-quota poor users was interpreted as (i) unemployed conditions, and (ii) inability to meet health needs. Reproduction of “poor” meaning occurred when informants relate it to the accessibility of health services. This term was also reproduced into business and political interests by health officers and government officials at the poor village. Discursive awareness among agents involved in non-quota health services modified the service. Abstrak Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menjadi sebuah mekanisme bagi masyarakat miskin non kuota untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dilema terjadi manakala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengindikasikan bahwa 80% pengguna surat tersebut tidak tepat sasaran. Pemahaman pengguna surat rekomendasi tidak mampu dan penyelenggara pelayanan kesehatan tentang makna miskin memiliki peran penting dalam fenomena tersebut. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi reproduksi makna miskin pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Tarik yang memiliki karakteristik berbeda guna memperolah hasil yang komprehensif. Teori Strukturasi dari Anthony Giddens digunakan untuk menganalisis temuan data. Hasil penelitian menemukan bahwa kemiskin bagi pengguna masyarakat miskin non kuota dimaknai sebagai (i) kondisi tanpa pekerjaan, dan (ii) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kesehatan. Reproduksi makna miskin terjadi manakala informan berhubungan dengan aksesibilitas layanan kesehatan. Melalui petugas medis dan aparatur pemerintah desa miskin direproduksi menjadi kepentingan bisnis dan politis. Kesadaran diskursif antar agen yang terlibat dalam pelayanan kesehatan non kuota telah memodifikasi layanan tersebut.]]>
<![CDATA[Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>;
<![CDATA[Fitriyatus Sholihah]]>
<![CDATA[ Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol 16, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1406.309 KB)
|
DOI: 10.33658/jl.v16i1.164
<![CDATA[ENGLISHIn the period 2010-2019, the poverty rate in East Java Province was always above the national achievements. The other, in the same period of time there was a poverty disparity between rural and urban areas in East Java Province. This study aims to formulate a strategy to overcome poverty disparity in East Java. This study used a descriptive quantitative approach. This study uses secondary data namely poverty, disparity and urbanization data. The analysis shows that urbanization which occurred in East Java pushed migration of the quality human resources in the village. This can be traced from the increasing urbanization of intellectuals and migrants of productive age in East Java in the period 2010-2015. Overcoming poverty inequality between villages and cities is difficult to realize when villages are shortage of human resources to carry out development. Reserve brain is a solution for efforts to restore the village human resources as a capital to carry out development. INDONESIAAngka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selalu berada di atas capaian nasional dalam kurun waktu 2010-2019. Dalam kurun waktu yang sama, terjadi disparitas kemiskinan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengatasi disparitas kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kemiskinan, disparitas, dan urbanisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa urbanisasi yang terjadi di Jawa Timur menyedot sumber daya manusia berkualitas di desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya urbanisasi intelektual dan migran usia produktif di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Reserve brain menjadi sebuah solusi bagi upaya mengembalikan sumber daya manusia desa sebagai salah satu modal untuk melakukan pembangunan.]]>
<![CDATA[Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>;
<![CDATA[Fitriyatus Sholihah]]>
<![CDATA[ Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol 17, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33658/jl.v17i1.227
<![CDATA[ENGLISHThe implementation of Large Scale Social Restriction (PSBB) is one of the efforts taken by several local governments, including Sidoarjo Regency, to break the chain of COVID-19 spread. Millennials, whose age ranged from 20 to 40 years in 2020, are interesting to be studied due to their large population. In addition, they have high proficiency in information technology. This study aimed to figure out the perception of the millennials in Sidoarjo District regarding the implementation of PSBB in that area. It utilized the google form platform to create an online questionnaire then the link was sent through WhatsApp groups. 276 Millenials were involved in this study as respondents. Quantitative and descriptive meth-od was applied to analyze the data and then presented in tables and figures. The study showed 84,78% of respondents stated that they agreed with PSBB implementation; 76,45% of respondents perceived that PSBB practice was not optimal yet; 75,00% recognized that community obedience in PSBB practice was relatively low. Millenials concluded that the factors that determined community obedience in PSBB implementation were sanctions enforcement as well as direction from law officers and the government. INDONESIAPemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan salah satu upaya yang ditempuh beberapa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo untuk memutus rantai persebaran virus SARS-CoV-2. Generasi milenial adalah kelompok penduduk yang berada pada rentang usia 20-40 tahun di tahun 2020. Kelompok ini menarik untuk diteliti karena dominan secara demografi dan memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi generasi milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap pemberlakuan PSBB di wilayah tersebut. Penelitian memanfaatkan platform google form untuk menyebarkan kuesioner secara daring dan link kuesioner disebar melalui grup Whatsapp. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian adalah 276 orang. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dan ditampilkan melalui tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 84,78% generasi milenial menyatakan setuju terhadap pemberlakuan PSBB; 76,45% memersepsikan pemberlakuan PSBB kurang optimal; dan 75,00% menyatakan kepatuhan masyara-kat dalam melaksanakan PSBB masih rendah. Generasi milenial memiliki persepsi bahwa hal-hal yang meme-ngaruhi kepatuhan masyarakat selama pemberlakuan PSBB, antara lain adanya sanksi dan arahan dari aparat kea-manan maupun pemerintah.]]>
<![CDATA[Domestikasi Berbalut Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>
<![CDATA[ BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 2 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Raden Mas Said Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.873 KB)
|
DOI: 10.22515/bg.v2i1.666
<![CDATA[The problem of food security is becoming one of the important issues not only in Indonesia but also in the world. This is apparent from the lifting of the food problem as one of the SDGs intention. In an effort to realize food security the Government initiate activities KRPL with women as the target. The empowerment strategy is carried in this activity indicated by not freeing women but instead perpetuate the hegemony patriarchy. This research seeks to elaborate on how the culture works with patriarchy wrap women's empowerment in KRPL to perpetuate its hegemony through domestication. This research used the qualitative approach, both in gathering techniques as well as data analysis. The required data in the study gained through the study of literature and in-depth interviews. Empowerment activities in KRPL carried no more patriarchy culture in an effort to perpetuate its hegemony. Practices KRPl on the field it is pushed on a domestication against women. Construction on the role of women in domestic activities is supported by regulations that underlie KRPL implementation.Domesticated which happens to female cannot be released from the use of WID approach by the government.]]>
<![CDATA[Creative industry development in Sidoarjo Regency from a community perspective ]]>
<![CDATA[Munari - Kustanto]]>
<![CDATA[ Inovasi Vol 19 No 2 (2022): JURNAL INOVASI VOL. 19 NO. 2 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.523
<![CDATA[The creative industry is one of the sectors most prepared to face today's increasingly dynamic environmental changes. The existence of the community plays an important role in the development of creative industries in an area, including in Sidoarjo Regency. This study aims to analyze the challenges faced by the community in developing creative industries in Sidoarjo Regency as well as to formulate efforts to develop creative industries. Using a qualitative approach, this study utilizes primary data obtained through FGDs as well as secondary data in its analysis. The results show that from a community perspective, the development of creative industries in Sidoarjo Regency faces several challenges related to the mindset of the community and creative industry players, difficulties in accessing banking, unattractive packaging, inadequate supporting infrastructure, weak marketing, and the availability of resources both raw materials and raw materials. man. The development of the creative industry of the tourism population in Sidoarjo Regency demands an important role from the government both as a facilitator and regulator, so that it becomes a catalyst for pentahelix actors. Creative industry development strategies can be carried out through providing educational training and curriculum, encouraging the formation of the non-banking sector, and expanding networks.]]>
<![CDATA[PENGARUH TAMBAHAN PENGHASILAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PENDEKATAN STRUCTURAL EQUATION MODELING ]]>
<![CDATA[Munari Kustanto]]>;
<![CDATA[Fitriyatus Sholihah]]>
<![CDATA[ JURNAL BORNEO AKCAYA Vol 8 No 1 (2022): Borneo Akcaya : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51266/borneoakcaya.v8i1.224
<![CDATA[The government’s performance is largely determined by the performance of its civil servants. The provision of additional income is an effort made by a local government to motivate the performance of civil servants in addition to providing education and training. This study aims to examine the effect of giving TPPD on the performance of civil servants in the Sidoarjo Regency Government. The present research was a survey with a quantitative approach. The population were all PNS receiving TPPD from the Regency Government of Sidoarjo The samples were selected using probability sampling with a random sampling method. The data analysis method was Structural Equation Model (SEM). The results showed that the provision of TPPD had a positive and significant effect on the performance of civil servants in the Sidoarjo Regency Government. Workload has a negative and significant effect on the performance of civil servants. If the Sidoarjo Regency Government wants the performance of civil servants to be more optimal, then the policy of providing TPPD needs to be maintained]]>
