<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi pemerintahan DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dalam polemik pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1. Pembangunan Masjid Jami Al Quddus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena akan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1 yang menyebabkan sekolah tersebut akan digusur. Beberapa masyarakat tidak menyetujui pembangunan masjid ini dan menyampaikan tuntutannya kepada DPRD Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ini dalam bentuk surat rekomendasi kepada Wali Kota Depok dan jajarannya. Isi surat rekomendasi tersebut berupa tiga tuntutan dari masyarakat. Pengaruh komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya akan dianalisis dengan menggunakan teori Ulbert Silalahi yang melihat pengaruh komunikasi pemerintahan dilihat dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), serta perilaku (behavior). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok baik dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior). Dari sikap (attitude), Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Dari pemahaman (understanding), Walikota Depok, jajarannya, dan masyarakat dapat mengerti dan menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut walaupun lembaga Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut. Dari perilaku (behavior), Walikota Depok dan jajarannya melakukan apa yang sesuai dengan tuntutan dari DPRD Kota Depok salah satunya dengan memperbaiki jalan akses menuju SDN Pondok Cina 1 Depok, penundaan pembangunan Masjid Jami Al Quddus, sampai pada akhirnya pembangunan Masjid Al Quddus dibatalkan.]]>
