Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
M. Arif Al Kausari
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hak Opsi dalam Jual beli Murabahah di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa DSN Nomor 4/IV/ DSN-MUI/2000 tentang Murabahah) M. Arif Al Kausari
TAFAQQUH Vol. 6 No. 1 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/wzh3ng16

Abstract

Hak opsi merupakan hak yang melekat pada seorang pembeli untuk melindungi kepentingan para pembeli dalam semua bentuk dan model jual beli, tak terkecualikan pada jual beli murabahah. Namun dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang murabahah sebagai acuan bank syariah dalam mengoperasikan kegiatannya mengatur bahwa keharusan pihak nasabah untuk membeli barang yang ia pesan. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya ruang bagi nasabah untuk memfasakh atau menggunakan hak opsi yang secara syara’ melekat pada pihak pelaku akad. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif filosofis. Artinya persoalan perubahan fatwa MUI yang terlihat menghilangkan hak opsi tersebut dianalisa dan diungkapkan hakikat dari murabahah yang menjadi produk bank syariah, kemudia dikemukakan dan dianalisa dasar-dasar argumentasinya. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya hak opsi yang dimiliki oleh pembeli dalam murabahah pada fatwa tersebut, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena terjadinya perubahan bentuk praktik murabahah yang terjadi di perbankan syariah dari bentuk semulanya yang menutup kemungkinannya bisa merugikan pihak nasabah (pembeli). Kedua, pertimbangan menutup terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh nasabah untuk sepihak membatalkan perjanjian yang dapat menyebabkan kerguian bank dan nasabah pihak ketiga. Kata kunci : Hak Opsi, Fatwa, Murabahah.
IMPLEMENTATION OF AS-SULUH AS AN ALTERNATIVE SHARIA BUSINESS DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIAN LEGISLATION M. Arif Al Kausari; Jaya Miharja
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v16i2.11725

Abstract

This research aims to explain the application of the as-sulh concept contained in the study of Islamic law in the form of sharia business dispute resolution in accordance with the context of existing laws and regulations in Indonesia. The research method used in this research is normative-descriptive with a statute approach. The findings of this research are that the as-sulh principle emphasizes the principle of peace carried out in a wider scope, both in terms of politics, family and business relations. Meanwhile, in the legal system in Indonesia, the concept of as-sulh is known in the form of alternative dispute resolution (ADR) in the form of consultation, negotiation, mediation, reconciliation and expert opinion with characteristics that are different from each other.
IMPLEMENTATION OF AS-SULUH AS AN ALTERNATIVE SHARIA BUSINESS DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIAN LEGISLATION M. Arif Al Kausari; Jaya Miharja
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v16i2.11725

Abstract

This research aims to explain the application of the as-sulh concept contained in the study of Islamic law in the form of sharia business dispute resolution in accordance with the context of existing laws and regulations in Indonesia. The research method used in this research is normative-descriptive with a statute approach. The findings of this research are that the as-sulh principle emphasizes the principle of peace carried out in a wider scope, both in terms of politics, family and business relations. Meanwhile, in the legal system in Indonesia, the concept of as-sulh is known in the form of alternative dispute resolution (ADR) in the form of consultation, negotiation, mediation, reconciliation and expert opinion with characteristics that are different from each other.
Co-Authors Jaya Miharja