Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE DOCTRINE OF SOVEREIGN IMMUNITY ON WARSHIP WRECKS IN INDONESIAN WATERS ACCORDING TO UNCLOS 1982 Fatchurrohman; Wagiman
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 2 No. 03 (2024): AUGUST 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warship wrecks in Indonesia are twofold: those owned by foreign governments, and those owned by the Government of Indonesia, considered hero's graves in the middle of the sea. Sovereign immunity under the 1982 UNCLOS Convention is not explicit for active warships or their wrecks. (1) How does Indonesia provide sovereign immunity to warships?; (2) What about the question of foreign countries about their warship wrecks in Indonesian waters? The use of normative juridical legal research methods, with primary legal materials: 1982 UNCLOS Convention, secondary: legal doctrine on the status of warship wrecks, and tertiary legal materials. The results of the study explain (1) Indonesia only recognizes the sovereign immunity of warships on duty. (2) Indonesia does not grant the wishes of foreign countries over its war wrecks, for the main reason of national interest in the form of shipping safety. The latest regulation on the management of sunken ship cargo objects was issued because the old regulation was not in accordance with legal developments and needs. Researcher's suggestions: (1) Indonesia must regulate which warship wrecks can be explored and which cannot. (2) Indonesia must more strictly supervise the exploration of sunken ship cargo objects.
AKTUALISASI NILAI-NILAI TOLERANSI DAN NASIONALISME PADA ANGGOTA BANSER DESA SEPAKUNG KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG Muhammad Abdul Gofur; Fatchurrohman
Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol. 20 No. 1 (2025): Mei: Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran
Publisher : STAI Nurul Falah Airmolek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55558/alihda.v20i1.180

Abstract

Desa Sepakung adalah bagian dari Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat beragam, sehingga ada potensi munculnya konflik. Oleh karena itu, pemahaman tentang toleransi dan penguatan nasionalisme sangat penting bagi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bentuk nilai-nilai Toleransi dan Nasionalisme; 2) Cara penerapan nilai-nilai Toleransi dan Nasionalisme; 3) Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai Toleransi dan Nasionalisme di Banser Desa Sepakung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengurus dan anggota Banser. Data dianalisis dengan teknik deskriptif yang mencakup pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan penelitian meliputi: 1) Menentukan masalah; 2) Mengumpulkan bahan yang relevan; 3) Menyusun strategi dan alat penelitian; 4) Mengumpulkan data; 5) Menganalisis data; 6) Melaporkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai toleransi di Banser Desa Sepakung meliputi: a) Menghormati antar pemeluk agama dan ideologi; b) Terlibat dalam kegiatan sosial; c) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; d) Melaksanakan tradisi keagamaan; e) Bersedekah kepada yang membutuhkan. Sedangkan penerapan nilai-nilai nasionalisme meliputi: a) Menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa, beragama, dan bernegara; b) Menjaga keutuhan NKRI dengan mempertahankan identitas sebagai warga negara; c) Melestarikan tradisi nusantara; d) Menolak ideologi yang merusak tatanan masyarakat; e) Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai toleransi dan nasionalisme adalah adanya komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota Banser, keteladanan, serta dukungan masyarakat. Faktor penghambatnya meliputi munculnya kelompok intoleran, berkembangnya ideologi baru yang merusak tatanan masyarakat, kurangnya pengamalan Pancasila, serta ketegangan politik