<![CDATA[AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tindakan antidumping pemerintah Indonesia kepada eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping berdasarkan ketentuan GATT dan bagaimana upaya penyelesaian sengketanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari praktik dumping dan bagaimana penyelesaian sengketa jika negara pengekspor tidak mendapatkan sanksi antidumping. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik dumping harus dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah kriteria praktik dumping terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, investigasi akan dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Kemudian KADI akan memutuskan apakah eksportir dari negara lain tersebut terbukti melakukan dumping berbahaya dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya KADI memberikan sanksi berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Jika negara tidak menerima sanksi yang dijatuhkan, WTO telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk dumping. AbstractThis study examines the Indonesian government's anti-dumping actions against exporters from other countries who practice dumping under GATT provisions and how to resolve the dispute. This study analyzes the legal consequences of dumping practices and how to resolve conflicts if the exporting country does not receive anti-dumping sanctions. The research method used is normative juridical. The study results concluded that dumping practices must be studied first to determine whether the criteria for dumping practices are met. Therefore, the relevant agency, in this case, the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI), will conduct an investigation. Then KADI will decide whether the exporter from another country is proven to have committed dangerous dumping based on the available evidence. They then gave sanctions in the form of Anti Dumping Import Duty (BMAD). If countries do not accept the sanctions imposed, the WTO has provided facilities to resolve international trade disputes, including dumping.]]>
