Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Trademark Registration Law as an Effort to face the Growth of the Digital Economy Kurniati, Grasia
Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i1.174

Abstract

The progress of today's digital economy can be put to the best use for the creation of a work that produces the greatest economic benefits for the creator. The new work created by one's creativity must be legally protected through Copyright protection. The research method used in this study is normative juridical legal research, namely legal materials, besides that primary legal materials are also used as support for secondary legal materials and for the analysis of legal materials carried out with qualitative juridical analysis methods. The results of the research and discussion reached several conclusions, namely First, the legal concept of Brands has been known since the Dutch East Indies era, first known as a brand in Law Number 21 of 1961 concerning Trademarks and Business Marks, then experienced various dynamics until finally the current trademark regulation is Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Secondly, Indonesia adheres to a Trademark registration system with a constitutive system, registration is a must in order to obtain Trademark rights, in the absence of state registration will not give rights to the Mark to the owner of the Mark and the First-to-file system means that the registration of a mark will only be given to the party who first submits a registration request for a mark. Third, a mark will only receive legal protection if it has been registered with the Directorate of Trademarks. In Indonesia, in carrying out and providing legal protection there are two means of legal protection, namely Preventive and Rerpressive Legal Protection Facilities.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CILAMAYA KARAWANG Pahroji, Dedi; Kurniati, Grasia; Zubaedah, Rahmi; Abidin, Jaenal; Priyana, Puti
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i2.2161

Abstract

The purpose of this service activity is to inform the relevant community about the inheritance rights of adopted children according to Islamic law. This dedication will benefit the people of Cilamaya Village, Karawang Regency because the large enough population does not rule out the possibility of inheritance problems, including the inheritance rights of adopted children. It can also increase opportunities and problems in the field of education, which is at the core of community service. In addition to conducting socialization, service implementers also help MSMEs in Cilamaya village. This program was carried out offline and was attended by village officials and PKK mothers. The socialization activities carried out by the service implementers during the minggonan discussed the inheritance of adopted children and MSMEs. Lectures, focused discussions with the community, and Q&A attended by all parties involved are used. The development of Islamic law (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) in rulings (jurisprudence) and ijtihad of judges of Religious Courts on the development of inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) can serve as a source of law, and this is relevant in the field of building legal material regarding inheritance in accordance with Islamic inheritance law. Therefore, the decision of the Religious Court judge greatly affects the legal protection of the Muslim community in the implementation of inheritance in accordance with Islamic inheritance law. In the case of MSMEs, this community service begins with material about productivity and competitiveness. Then, strengths, weaknesses, opportunities, and threats to MSMEs will be discussed further. The goal is to blend theory with reality in the real world. Therefore, conclusions can be made and the best solution for MSMEs to remain competitive in running their business.
Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketanya Kurniati, Grasia; Tampubolon, Maruli Adam
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4087

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tindakan antidumping pemerintah Indonesia kepada eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping berdasarkan ketentuan GATT dan bagaimana upaya penyelesaian sengketanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari praktik dumping dan bagaimana penyelesaian sengketa jika negara pengekspor tidak mendapatkan sanksi antidumping. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik dumping harus dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah kriteria praktik dumping terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, investigasi akan dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Kemudian KADI akan memutuskan apakah eksportir dari negara lain tersebut terbukti melakukan dumping berbahaya dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya KADI memberikan sanksi berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Jika negara tidak menerima sanksi yang dijatuhkan, WTO telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk dumping. AbstractThis study examines the Indonesian government's anti-dumping actions against exporters from other countries who practice dumping under GATT provisions and how to resolve the dispute. This study analyzes the legal consequences of dumping practices and how to resolve conflicts if the exporting country does not receive anti-dumping sanctions. The research method used is normative juridical. The study results concluded that dumping practices must be studied first to determine whether the criteria for dumping practices are met. Therefore, the relevant agency, in this case, the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI), will conduct an investigation. Then KADI will decide whether the exporter from another country is proven to have committed dangerous dumping based on the available evidence. They then gave sanctions in the form of Anti Dumping Import Duty (BMAD). If countries do not accept the sanctions imposed, the WTO has provided facilities to resolve international trade disputes, including dumping.
ASPEK HUKUM DAN RISIKO PERUSAHAAN DALAM MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA Christine Glory, Naeksha; Kurniati, Grasia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.3975-3980

Abstract

Penelitian ini mengkaji sebuah kasus mengenai aspek hukum dan risiko perusahaan dalam meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga. Pinjam nama yang dimaksud adalah penggunaan nama PT atau "meminjam bendera perusahaan," di mana suatu perusahaan menggunakan bendera perusahaan lain untuk proyek atau tender tertentu dengan imbalan tertentu. Ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain dan muncul masalah hukum, perdata, atau pidana, maka direksi perusahaan akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab mengurus dan menjalankan perseroan dengan itikad baik dan tanggung jawab.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Abstract

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.
Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ayun, Elvina Qurrota; Kurniati, Grasia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14307084

Abstract

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan. Masalah yang akan diteliti: Pertama, bagaimana tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Kedua, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan disertai dengan pendekatan perundang-undangan. Metode dianalisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti: 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang Nurdiansyah, Fiqri Fadilah; Kurniati, Grasia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the Covid-19 pandemic, many companies are related to government regulations and health reasons to carry out work from home activities, as well as resulting in workers being laid off, this policy has an impact on providing remuneration for workers. This is the background to the problem of how legal protection for laid-off workers is remuneration during the Covid-19 pandemic stems from the prevailing laws and regulations and the consequences for industries that do not distribute remuneration to laid-off workers during the Covid-19 pandemic. From the results of research reporting on the protection and remuneration of workers in the workplace, employers can provide a deferral of payment of wages if the employer cannot pay wages in accordance with the minimum wage regulations, through a requirement that requires negotiating with workers first.
Analisis Yuridis Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK (Studi Kasus Bapak I Wayan Vs Pt Optimo Internasional) Sinaga, Sesilia Faska Tiara Ernawati; Apriani, Rani; Kurniati, Grasia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this writing is about how the role of mediation in dispute resolution and how the process of resolving consumer disputes at BPSK through mediation based on a case study of Mr. I Wayan as a consumer against Pt Optimo International as a business actor in Denpasar City. The laws and regulations used in this research are Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The conclusion in this paper is that mediation has a role, namely as an alternative form of dispute resolution that grows and develops in line with the human desire to resolve disputes quickly and satisfactorily for both parties, as well as reducing the accumulation of cases in court. Then, the procedure for settlement through mediation at BPSK is contained in Article 31 of Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001. Based on the case of a consumer dispute between Mr. I Wayan Astawa and the company PT Optimo International, this case was brought to BPSK Denpasar City and took the Mediation Path, the mediation process finally reached a peace agreement.
Implications of Nominee Agreements in Land Ownership by Foreign Nationals in Bali: Case Study of Nominee Agreement in Decision No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps Ridhogusti, Rinaldi; Kurniati, Grasia
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1024

Abstract

The nominee agreement is often used to circumvent the prohibition on land ownership by Foreign Nationals (WNA), where the land is officially registered under the name of an Indonesian Citizen (WNI) but controlled by a WNA. This practice raises legal and social issues, particularly in Bali. This study aims to analyze the legal and social implications of the nominee agreement in land ownership by WNA, with a focus on Decision No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This study uses a normative juridical method, with a case approach and legal literature analysis to examine the legality and impacts of the nominee agreement practice. The study finds that the nominee agreement violates the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and Article 1320 of the Civil Code regarding the requirements for valid agreements. The court's ruling to annul all nominee agreements demonstrates a commitment to enforcing agrarian law and preventing illegal practices. Stricter law enforcement, strengthened regulations, enhanced supervision, and comprehensive legal education are needed to address nominee agreements and ensure that land ownership is managed fairly and sustainably by Indonesian citizens (WNI).