Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Reformasi Hukum Trisakti JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Amicus Curiae
Eko Primananda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN Firdaus, Ananda Zicko; Eko Primananda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25897

Abstract

Penelitian ini membahas kerugian keuangan negara yang timbul akibat kerugian pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Latar belakang penelitian ini didasari adanya ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya yang diduga menimbulkan kerugian menurut ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Permasalahan utama yang dikaji meliputi pengaturan mengenai status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan apakah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama terletak pada ketidakjelasan status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya terkait kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara pada anak perusahaan tersebut. Penulis merekomendasikan adanya penyelarasan regulasi dengan dinamika perkembangan ekonomi saat ini, mengingat banyaknya model bisnis baru yang tidak lagi bergantung secara langsung pada dana negara dan penerapan doktrin Business Judment Rule terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
PERBANDINGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN CHILE: Comparison Of Judicial Review By The Indonesian and Chilean Constitutional Courts Natalie Gabriel Musak; Eko Primananda
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.24724

Abstract

One of the main authorities of the Constitutional Court in various countries is to review laws against the Constitution, including the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile. The mechanism applied by the Indonesian Constitutional Court is Judicial Review, where the law has been passed and promulgated. The Chilean Constitutional Court, on the other hand, uses Judicial Preview, meaning the law has not yet been passed and is still in draft form. This article explores the similarities and differences in the constitutional review mechanisms of both courts. The research adopts a normative legal method with a comparative approach, using secondary data obtained through literature study. The data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn through deductive reasoning. The results and conclusion of this article show that the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile share one of the same main authorities, namely the review of laws, which is regulated in accordance with each country's legal system. In addition, the Constitutional Courts of Indonesia and Chile have several differences in terms of authority, the mechanism of law review, and the model of constitutional review.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Masalah Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 di Kota Jakarta Selatan Najla Rafifah Dalimunthe; Eko Primananda
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1228

Abstract

Di wilayah perkotaan, permukiman kumuh dapat berada dekat dengan wilayah pusat kota ataupun ada juga yang berada jauh dari pusat kota. Adanya permukiman kumuh di perkotaan harus disadari oleh semua pihak dan jika sudah terbentuk permukiman kumuh tersebut akan sulit untuk dihindari salah satunya pada wilayah Jakarta Selatan. Adanya kecenderungan terhadap kualitas hidup yang rendah pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan lingkungan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dan upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah pada tahun 2018-2022 untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan jenis kualitatif dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan kewenangan pemerintah daerah di atur pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, sedangkan upaya pemerintah daerah Jakarta Selatan sudah melakukan berbagai macam langkah-langkah kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh dari tahun 2018 hingga tahun 2022.
Co-Authors Adilah Maharani Afriyan Putra Ali Rido Farhan Ramadhany Putra Suryana Firdaus, Ananda Zicko Idul Fitra Hazman Liany Angsana Dewi Hadi Muhammad Miftahuddin Najla Rafifah Dalimunthe Nasef, M Imam Natalie Gabriel Musak Naufal Hisyam Zuhdi Raihan Rifat Rizqulloh Rama Mahendra