Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Putra, Wandi Pratama
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia Putra, Wandi Pratama; Wahid, St. Hadijah
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.
Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan Wahid, St. Hadijah; Putra, Wandi Pratama; Arale, Friska Amelia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.9989

Abstract

Corruption within government institutions is a major obstacle to achieving sustainable growth and building a clean governance system. Anti-corruption policies are important, but the complexity of their implementation encompasses cultural factors, laws, and power dynamics. Government institutions face difficulties in implementation due to complex bureaucratic structures, internal resistance, and limited resources. The purpose of this research is to identify the challenges and implementation strategies of anti-corruption policies in government institutions. This research uses literature review and data analysis methods. The results indicate that improvement efforts require strategies such as strengthening internal capacity, increasing transparency, and fostering public participation. A strong legal foundation, adequate resource distribution, as well as outreach and public education programs are key to enhancing anti-corruption policies in government institutions. Implementation strategies involve standardizing law enforcement, capacity building, strengthening legal frameworks, resource distribution, awareness campaigns, and anti-corruption capacity enhancement programs. Encouraging public participation, especially through anti-corruption education in schools, and leveraging information technology to increase transparency, are essential foundations for building a clean and effective government.
Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan Wahid, St. Hadijah; Putra, Wandi Pratama; Arale, Friska Amelia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.9989

Abstract

Corruption within government institutions is a major obstacle to achieving sustainable growth and building a clean governance system. Anti-corruption policies are important, but the complexity of their implementation encompasses cultural factors, laws, and power dynamics. Government institutions face difficulties in implementation due to complex bureaucratic structures, internal resistance, and limited resources. The purpose of this research is to identify the challenges and implementation strategies of anti-corruption policies in government institutions. This research uses literature review and data analysis methods. The results indicate that improvement efforts require strategies such as strengthening internal capacity, increasing transparency, and fostering public participation. A strong legal foundation, adequate resource distribution, as well as outreach and public education programs are key to enhancing anti-corruption policies in government institutions. Implementation strategies involve standardizing law enforcement, capacity building, strengthening legal frameworks, resource distribution, awareness campaigns, and anti-corruption capacity enhancement programs. Encouraging public participation, especially through anti-corruption education in schools, and leveraging information technology to increase transparency, are essential foundations for building a clean and effective government.
Co-Authors Arale, Friska Amelia