<![CDATA[Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.]]>
Copyrights © 2024
