Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen
Putranta, Jeremi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD): Kajian pada Badan Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Olahraga Dan Pemuda Azzahra, Fatimah; Daulay, Nur Asri Elita; Putranta, Jeremi; Allim, Syamsul
Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 3 No. 3 (2023): SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi, dan Manajemen (Sept 2023)
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54951/sintama.v3i3.676

Abstract

Among the case studies of the main issues of collective property management are the misappropriation of property by others according to established procedures, irregular record-keeping, inadequate resources, and the inclusion of unclear ownership. The study identified factors that hamper asset management remained the solution. The study USES qualitative methods with a case-study approach. The type of data used by the authors in this study is the data of literature studies. The data for writing this library review is obtained by locating a paper collected using the Google school database and the journal website and available paper that can be given on the problem: 1. Increasing surveillance 2. Increase human resources 3. Increasing community participation 4. Improving inter-office cooperation from case studies presented in the study, it seems that regional real estate management in the areas is still less than optimal. The main causes of problems for management of local assets are the lack of the capacity and integrity of human resources and the capacity of the management staff of a number of local assets, thus not well processed reporting and inventory of local assets. .
Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. Papua) Elita Daulay, Nur Asri; Azzhara, Fatimah; Putranta, Jeremi; Allim, Syamsul; Lubis, Putri Kemala Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9610

Abstract

Berdasarkan studi kasus permasalahan utama dalam pengelolaan harta bersama antara lain adalah penggunaan harta milik oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pencatatan yang tidak teratur, sumber daya yang tidak memadai, dan disertakan kepemilikan yang tidak jelas. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengelolaan aset tetap memberikan solusinya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil studi literatur. Data untuk penulisan tinjauan pustaka ini diperoleh dengan cara mencari makalah yang dikumpulkan dengan menggunakan database Google School dan website jurnal dan makalah yang tersediaSolusi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut ialah: 1. Meningkatkan Pengawasan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 4. Meningkatkan Kerjasama antar InstansiDari studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan real estate regional di berbagai daerah masih kurang optimal. Penyebab utama permasalahan pengelolaan aset daerah adalah kurangnya kapasitas dan integritas sumber daya manusia serta kapasitas staf pengelola aset daerah yang berjumlah orang, sehingga pelaporan dan inventarisasi aset daerah tidak terproses dengan baik. Setiap daerah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam pengelolaan barang milik daerah. Pedoman Standar Pengelolaan Aset Daerah menjadi acuan dalam pengelolaan aset daerah.
Co-Authors Allim, Syamsul Azzhara, Fatimah Daulay, Nur Asri Elita Elita Daulay, Nur Asri Fatimah Azzahra Lubis, Putri Kemala Dewi