Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Terkait Akibat Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Ari Bowo, Dedi; Maryono, Maryono; Widjajaatmadja, Dhody AR
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i2.161

Tanah merupakan objek yang sering digunakan sebagai jaminan, sebagaimana ternyata pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, akan tetapi perbankan selaku kreditur sering dirugikan dikarenakan hapusnya Hak Tanggungan atas jaminan kreditnya sebagaimana dapat dilihat pada perkara nomor 254/PK/Pdt/2008, dalam penelitian ini masalah yang hendak dibahas adalah Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Hak Tanggungan yang kepemilikan Hak atas Tanahnya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, dengan menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto dan teori akibat hukum Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normative, Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisa dengan penafsiran hukum Penafsiran Gramatikal dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak Tanggungan yang hak atas tanahnya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan menyimpulkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Tanggungan tersebut tetap memiliki nilai kepastian hukum, Hak Tanggungan tidak kehilangan Kekuatan Hukum, dan Akibat Hukumnya, mengakibatkan kreditur kehilangan jaminan atas kreditnya dan beresiko debitur menjadi Wanprestasi

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Selaku Pembeli Beritikad Baik Terhadap Pembelian Properti Jenis Apartemen Yang Pembangunan Tidak Terealisasi Darma, Agung Suria; Widjajaatmadja, Dhody AR; Basuki, Basuki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30497

Pengembang selaku pelaku usaha bidang Real Estat jenis apartemen, hubungan hukum antara pengembang dan pembeli berdasarkan perjanjian Surat Pesanan unit apartemen, pengembang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yaitu tidak realisasi pembangunan apartemen sesuai waktu yang dijanjikan, hal tersebut sudah menjadi fenomena hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam penulisan ini, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah 1) bagaimana akibat hukum dari perjanjian Surat Pesanan unit apartemen bagi para pihak terhadap pengembang yang melakukan wanprestasi? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pembeli atas tidak terealisasinya pembangunan apartemen. Dari hasil penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif ini dapat diperoleh bentuk akibat hukum atas tindakan wanprestasi oleh pengembang dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Solusi kongkrit dari pengembang saat ini untuk penyelesaian permasalahan adalah relokasi unit, maka harus mencarikan solusi terkait tuntutan pengembalian uang, denda dan ganti rugi kepada pembeli yang tidak memiliki kejelasan pembayaran kepada pembeli dan belum ada upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang, karena kurang edukasi dan literasi pembeli sehingga sangat diperlukan peran dan perhatian pemerintah, agar eksistensi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam penyelesaian masalah bagi pembeli yang dirugikan.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ke-Tiga Terkait Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Dilakukan Direksi Dan/Atau Komisaris Yang Masa Jabatannya Telah Habis Sharon, Sharon; Widjajaatmadja, Dhody AR; Tondy, Cicilia Julyani
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.759

This study aims to analyze the legal responsibilities of directors and/or commissioners whose terms of office have expired in managing and supervising companies and examine the legal protection for third parties involved in civil agreements with such directors or commissioners. This study uses a normative juridical research method to review primary, secondary, and tertiary legal materials through statutory, conceptual, analytical, and case approaches. The results indicate that legal actions taken by directors or commissioners whose expired terms are considered legally invalid unless ratified through a General Meeting of Shareholders (GMS). In cases where third parties suffer losses due to such actions, the directors and commissioners are personally liable. Preventive legal protection can be achieved by ensuring the legality of corporate documents before entering into agreements, while repressive protection includes filing lawsuits in court. This study recommends the importance of ratifying legal actions taken by demissionary directors or commissioners to maintain legal certainty and protect the interests of third parties.

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Selaku Pembeli Beritikad Baik Terhadap Pembelian Properti Jenis Apartemen Yang Pembangunan Tidak Terealisasi Darma, Agung Suria; Widjajaatmadja, Dhody AR; Basuki, Basuki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30497

Pengembang selaku pelaku usaha bidang Real Estat jenis apartemen, hubungan hukum antara pengembang dan pembeli berdasarkan perjanjian Surat Pesanan unit apartemen, pengembang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yaitu tidak realisasi pembangunan apartemen sesuai waktu yang dijanjikan, hal tersebut sudah menjadi fenomena hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam penulisan ini, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah 1) bagaimana akibat hukum dari perjanjian Surat Pesanan unit apartemen bagi para pihak terhadap pengembang yang melakukan wanprestasi? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pembeli atas tidak terealisasinya pembangunan apartemen. Dari hasil penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif ini dapat diperoleh bentuk akibat hukum atas tindakan wanprestasi oleh pengembang dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli. Solusi kongkrit dari pengembang saat ini untuk penyelesaian permasalahan adalah relokasi unit, maka harus mencarikan solusi terkait tuntutan pengembalian uang, denda dan ganti rugi kepada pembeli yang tidak memiliki kejelasan pembayaran kepada pembeli dan belum ada upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang, karena kurang edukasi dan literasi pembeli sehingga sangat diperlukan peran dan perhatian pemerintah, agar eksistensi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam penyelesaian masalah bagi pembeli yang dirugikan.

KEPASTIAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DARI BANK YANG BERUJUNG PADA TINDAK PIDANA KHUSUS A, Brigita febiastari.; Widjajaatmadja, Dhody AR; Karya, Wayan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/95bpxa98

In the process of granting credit facilities by the bank, the Notary as a bank partner has the role to publish a covernote regarding legal acts that have been committed before the Notary as well as those that are still in process of settlement by the Notary so that the bank has a underlying to disburse the credit. Recent phenomena indicate that Notaries do not properly fulfill their duties and responsibilities appropriately in connection with the covernote they have made, causing losses to the bank and leading to Notaries allegedly being involved in fraud that ends in corruption criminal acts. The Notary rule out what was supposed to be done in the issue of the covernote so there was no guarantee of legal certainty for the covernote made by the Notary. The problems in this research are how the Notary's responsibility in connection with the covernote that they made to the issue of the provision of credit facilities from the bank that ended in a special criminal acts? And how is the legal certainty of a Notary's covernote against the provision of credit facilities from the bank that ended in a special criminal acts? The theory used in this research are the theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto and the theory of responsibility according to Hans Kelsen. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal sources. As for the research approach used are statute approach, case approach, conceptual approach, and analytical approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals, and other legalsources. The method used in analyzing the legal materials are law grammatical interpretation and systematic interpretation, and the method used of legal construction are Analogi and Argumentum A Contrario.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search