Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Pasha, Muhammad Haidar
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Sistem Kesejahteraan Skandinavia: Studi Perbandingan dan Potensinya di Indonesia Bakhri, Zorya Kanoubie Attar; Zakwan, Muhammad Faiz; Putra, Sultan Novaliyana; Prama, Raihan Hadi; Pasha, Muhammad Haidar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.808

Abstract

Scandinavian countries are renowned for their robust welfare systems, high-quality education, and universal healthcare services, which can serve as models for other nations, including Indonesia. This article examines the potential implementation of the Scandinavian welfare state model in Indonesia by analyzing the current social and economic conditions and formulating practical recommendations for policymakers. Although Indonesia has a strong legal foundation for social welfare, challenges such as limited financial capacity, political issues, and the gap between legislation and implementation pose significant barriers. This study suggests that with appropriate adaptation and innovation, along with active community participation, Indonesia can adopt successful elements of the Scandinavian welfare system to enhance its citizens' quality of life, reduce social and economic disparities, and strengthen social protection.ABSTRAKNegara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, pendidikan berkualitas tinggi, dan layanan kesehatan universal yang dapat dijadikan model bagi negara lain, termasuk Indonesia. Artikel ini mengkaji potensi implementasi model negara kesejahteraan Skandinavia di Indonesia dengan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi saat ini serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk kesejahteraan sosial, tantangan seperti kapasitas finansial yang terbatas, masalah politik, dan kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya menjadi hambatan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adaptasi dan inovasi yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen sukses dari sistem kesejahteraan Skandinavia untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial.
Efektivitas Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Kolektif di Indonesia Pasha, Muhammad Haidar; Maarif, Muhamad Syamsul; Hasbulloh, Lutfi; Prama, Raihan Hadi; Peradi, Danar Justisio
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.35819

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering menghadapi kendala ketika kerusakan atau pencemaran berdampak pada masyarakat dalam jumlah besar. Gugatan perwakilan kelompok (class action) muncul sebagai mekanisme litigasi yang menawarkan efisiensi, kesederhanaan, serta kemudahan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas class action sebagai sarana penegakan hukum lingkungan kolektif di Indonesia, dengan menelaah pengaturannya dalam hukum positif, implementasinya dalam praktik, serta hambatan yang menyebabkan mekanisme ini belum berjalan optimal. Melalui analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus penerapan class action, ditemukan bahwa meskipun dasar hukum telah tersedia melalui UU PPLH dan PERMA No. 1 Tahun 2002, penerapannya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi masyarakat, ketidakjelasan representasi kelompok, serta kendala pembuktian kerugian massal. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, konsistensi penerapan prosedur oleh pengadilan, dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan agar class action dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Co-Authors Bakhri, Zorya Kanoubie Attar Hasbulloh, Lutfi Maarif, Muhamad Syamsul Peradi, Danar Justisio Prama, Raihan Hadi Putra, Sultan Novaliyana Zakwan, Muhammad Faiz