Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Business, Law, and Education Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Moha, Sri Wahyuni S.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Discourse on Consumer Legal Protection on The Inclusion of Exoneration Clauses (Standardised Contract) In An Agreement Tunggati, Melki T.; Ibrahim, Arif M.; Moha, Sri Wahyuni S.
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i2.203

Abstract

The purpose of this study is to find out whether the standard agreement reflects the principle of freedom of contract in an agreement and the form of legal protection against the inclusion of the standard clause in an agreement. The results of this study indicate that the application of the standard clause in an agreement does not reflect and does not realize the principle of full freedom of contract, because the consumer has only the freedom to decide whether he makes a contract or not and the freedom to vote with whom he will make the agreement. While the debtor has absolutely no freedom to make agreements on the substance of the treaty, the contents of the agreement, the form of agreement and the manner of making the agreement and the protection of the law in the inclusion of the standard clause is set forth in article 18 of the consumer protection legislation regarding the ban on the inclusion of the standard clause. However, if in the implementation of the standard agreement there is a difference of interpretation of the standard contract formulation made by the parties then one of the legal efforts that can be done to become a defense fortress or legal protection to the consumer so that in the implementation of the standard agreement does not incriminate one party in contract, especially the consumer Then the standard contract formulation shall use the interpretation of an impartial agreement to the standard contractor.
Legal Protection for Traditional Market Traders in the Face of Competition with Modern Retailers Suaib, Sri Olawati; Moha, Sri Wahyuni S.; Tunggati, Melki T.
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1029

Abstract

Traditional markets play an important role in the Indonesian economy, especially in supporting micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, in recent decades, the existence of traditional markets has been increasingly threatened by the expansion of modern retailers that offer more competitive prices, shopping convenience, and attractive promotions. This competitive imbalance raises legal issues related to the protection of traditional market traders so that they can continue to compete fairly. Therefore, this study aims to examine existing legal arrangements and challenges in their implementation to protect traditional market traders. This research uses a normative legal research method, which focuses on analyzing relevant laws and regulations, such as Presidential Regulation No. 112/2007, Law No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and various Regional Regulations (Perda) that regulate zoning and licensing of modern retail. In addition, this study also examines various concrete cases that reflect the weak implementation of legal protection for traditional market traders. The results show that although regulations have regulated the protection of traditional market traders, their implementation still faces various obstacles, such as weak supervision, lack of sanctions against zoning violations, and lack of support in modernizing traditional markets. Therefore, it is necessary to strengthen policies, improve supervision, and provide incentives for traditional market traders in order to survive in the midst of competition with modern retailers. With more effective legal protection, it is expected that traditional markets can still contribute to the national economy and the welfare of the community.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA SAAT INI Ibrahim, Arif M.; Polidu, Irwan; Moha, Sri Wahyuni S.
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini telah diatur uu perlindungan konsumen. Seperti diketahui pasal 8 uu perlindungan konsumen menentukan (sembilan) hak konsumen, pasal 5 UUPK tentang Kewajibannya, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi  Elektronik Di Indonesia Saat Ini Salah satu contoh Hambatan-hambatan yang sering terjadi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via tiktok Shop yaitu; Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya, karena dalam praktiknya konsumen tidak selalu berada pada situasi yang aman dan nyaman terhadap tas branded signature yang dibeli, dalam beberapa kasus di lapangan ketidaknyamanan ini berorientasi pada beberapa hal yang berbeda, salah satunya adanya risiko produk yang tidak otentik keasliannya, tidak terdapat no. seri produk. Risiko barang defec terlihat palsu, penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur dalam sejumlah pasal UUPK seperti Pasal 45 UUPK. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elekronik di indonesia perlu adanya diperbaharui dalam hal aspek peraturan perundang-undangan, terkait penyelesaian sengketanya sebab banyak hal yang terjadi dimasyarakat terkait sengketa konsumen dalam hal beberapa produk yang digunakan tidak sesuai perjanjian dan traksaksi sebelumnya serta tidak berdasarkan kenyataan yang ada Hambatan dan penyelesian sengketa dalam perlindungan konsumen perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar supaya dalam hal penyelesaian sengketa tidak ada faktor intervensi dari pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaiannya berjalan sebagaimana yang diharapkan, harapannya adalah Pemerintah harus banyak-banyak memperhatikan mana regulasi yang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga jika terjadi sengketa terkait perlindungan hukum bagi konsumen,  peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Peran pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal transaksi elektronik harus lebih ketat lagi, ini perlu dilakukan sebab perkembangan suatu pemerintahan saat ini juga bergantung pada kegiatan bisnis yang paling banyak dan aktif adalah kelompok masyarakat sendiri.
Co-Authors Ibrahim, Arif M. Jayawarsa, A.A. Ketut Polidu, Irwan RR. Ella Evrita Hestiandari Suaib, Sri Olawati