Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Moonti, Roy Marthen; Polidu, Irwan
Gorontalo Law Review Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Implementation of disciplinary sanction regulation for state civil apparatus within the local government of regional civil service employee education and training in northern gorontalo and Constraints faced by the Regional Personnel Board of Education and Training Kabupaten Gorontalo Utara in increasing the application of disciplinary sanction regulation for the State Civil Apparatus. To know the implementation of disciplinary sanction regulation for civil state apparatus in the local government of civil service agency of education and training area of north gorontalo district and to know the obstacles faced in Regional Personnel Board of Education and Training of North Gorontalo Regency in increasing the application of disciplinary sanction regulation for State Civil Apparatus. This type of research is descriptive normative research that is a research that emphasizes on the real condition of the field which then synced on the rules - the rule of law, rule of law law, the opinions of scholars and regulations related to the research. This research was conducted to obtain information, explanation and data on the application of disciplinary sanction regulation for civil apparatus of state environment of local government of north gorontalo district. the application of disciplinary sanction regulation for state civil apparatus within the local government of the regional civil service agency of education and training of northern gorontalo district is in accordance with prevailing provisions, namely PP. 53 of 2010 on the discipline of civil servants and obstacles encountered in the Regional Personnel Board Education and Training District of North Gorontalo in increasing the application of disciplinary sanctions regulation for the State Civil Apparatus that is the length of the reporting process from the prosecutor to the Regional Personnel Board of Gorontalo Utara for specific disciplinary sanctions the case of a criminal offense. The mistake is due to the State's Civil Apparatus itself, which lacks the discipline of the civil state apparatus, the duration of the disciplinary sanction process itself due to the length of the process of applying disciplinary sanction regulation in accordance with pp 53 of 2010.

PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA [The Role of the Inspectorate in the Supervision and Control Systems of Village Funds: A Study of the Inspectorate of the North Gorontalo Regency] Irwan Polidu; Arifin Tumuhulawa; Ramdhan Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti
Law Review Volume XX, No. 2 - November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i2.2682

This research aims at investigating the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara Regency, factors which hampers the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management, and what efforts which can be done to strengthen the role of the inspectorate in the supervision and control systems of village fund management. This research was conduct in the regional organization of North Gorontalo regency, where this research is an empirical juridical research, using interview methods and data analysis using descriptive techniques. The findings reveal thatthat the implementation of the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara regency is already done based on SOPs and statutory provisions, but stil not effective. The factors which the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency was less of human resources, inadequate infrastructure, and efforts to strengthening the APIP and SPIP, in making good governance. The recommendation in this research are, the key to realizing good governance is by creating quality human resources, fulfilling adequate facilities and infrastructure, strong legislation and sense of self-awareness for the executors of government administration activities in Gorontalo Utara regency.Bahasa Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara), dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, di mana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara dan analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia Polidu, irwan; Batu, Mohamad; Dj. Suaib , Sri Olawaty
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1481

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh badan usaha milik desa (bumdes) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Kajian normatif ini bersifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das sollen, yang berarti seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang, Normatif menurut Hadikusuma adalah serangkaian pikiran dan perilaku manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang secara umum berlaku di masyarakat, tanpa memandang bentuk kelas sosial dan peran sosial yang dimilikinya,Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik membutuhkan perencanaan strategis, kepemimpinan yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Dengan cara ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan di desa. Adapun factor utama Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.struktur organisasi, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah, Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen,memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan, Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes, Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes,Pemerintah harus memeperhatikan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Indonesia, sebab keberhasilah pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu berawal dan bersumber dari desa, kunci penting yang harus diambil alih pemerintah adalah menumbuhkan lagi harmonisasi di desa dan memperketat pengawasan BUMDes agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BUMDes secara merata ditingkat desa.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA SAAT INI Ibrahim, Arif M.; Polidu, Irwan; Moha, Sri Wahyuni S.
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8929

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di indonesia saat ini telah diatur uu perlindungan konsumen. Seperti diketahui pasal 8 uu perlindungan konsumen menentukan (sembilan) hak konsumen, pasal 5 UUPK tentang Kewajibannya, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia Saat Ini Salah satu contoh Hambatan-hambatan yang sering terjadi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli tas branded via tiktok Shop yaitu; Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya, karena dalam praktiknya konsumen tidak selalu berada pada situasi yang aman dan nyaman terhadap tas branded signature yang dibeli, dalam beberapa kasus di lapangan ketidaknyamanan ini berorientasi pada beberapa hal yang berbeda, salah satunya adanya risiko produk yang tidak otentik keasliannya, tidak terdapat no. seri produk. Risiko barang defec terlihat palsu, penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur dalam sejumlah pasal UUPK seperti Pasal 45 UUPK. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elekronik di indonesia perlu adanya diperbaharui dalam hal aspek peraturan perundang-undangan, terkait penyelesaian sengketanya sebab banyak hal yang terjadi dimasyarakat terkait sengketa konsumen dalam hal beberapa produk yang digunakan tidak sesuai perjanjian dan traksaksi sebelumnya serta tidak berdasarkan kenyataan yang ada Hambatan dan penyelesian sengketa dalam perlindungan konsumen perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar supaya dalam hal penyelesaian sengketa tidak ada faktor intervensi dari pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaiannya berjalan sebagaimana yang diharapkan, harapannya adalah Pemerintah harus banyak-banyak memperhatikan mana regulasi yang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga jika terjadi sengketa terkait perlindungan hukum bagi konsumen, peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Peran pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal transaksi elektronik harus lebih ketat lagi, ini perlu dilakukan sebab perkembangan suatu pemerintahan saat ini juga bergantung pada kegiatan bisnis yang paling banyak dan aktif adalah kelompok masyarakat sendiri.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search