Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Begawan Abioso Jurnal Restorasi Hukum
Efendi, Ivan Imam
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online Rivaldi, Rivaldi; Mawahdah,, Adinda Olivia; Efendi, Ivan Imam
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v7i1.3538

Abstract

Abstract: The House of Representatives is one of the state institutions that exercises legislative power as a representative of the people. However, in reality, the parliament has not been able to carry out its legislative function optimally because there is no guaranteed space for representative public participation. That way, one media is needed to be used to streamline the existence of community space in the middle of the parliament function. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the problem of public participation in the legislative process by the Parliament in terms of good governance principles. The research method used is normative juridical with a statutory approach and concept approach. Based on the results of the study, it shows that the resulting Law has not fully covered the interests of the community as a whole. This is because public participation in order to realize the principle of openness in the formation of laws has not been fulfilled optimally in the process. Thus, the use of Online Petitions accommodated by the parliament is considered as an initial initiative to improve the principle of openness in the implementation of Good Governance in the realm of government.Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat. Namun, pada realitanya DPR belum dapat melaksanakan fungsi legislasi secara optimal karena tidak terjaminnyanya ruang partisipasi masyarakat yang representatif. Dengan begitu, dibutuhkan satu media yang digunakan untuk mengefektifkan keberadaan ruang masyarakat ditengah fungsi DPR. Berdasarkan aksioma itulah Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa permasalahan partisipasi masyarakat terhadap proses legislasi oleh DPR ditinjau prinsip good governance. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Undang-Undang (UU) yang dihasilkan belum sepenuhnya mencakup kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan dalam pembentukan UU belum terpenuhi secara maksimal dalam prosesnya. Maka, Pemanfaatan Petisi Online yang diakomodasi oleh DPR dianggap sebagai inisiatif awal untuk meningkatkan prinsip keterbukaan dalam implementasi Good Governance di ranah pemerintahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater Lasmana, Josephine Aprilia; Efendi, Ivan Imam; Mareta, Indah Rahma; Nafida, Farahiyah Dini Khoirun
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1237

Abstract

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan keuangan, salah satunya adalah layanan PayLater yang mendukung pengembangan P2P Lending. Namun, dalam praktik penagihannya, sering ditemukan perilaku penagih yang tidak profesional, termasuk penyalahgunaan data pribadi untuk mengancam pengguna agar segera melunasi kewajiban mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna dalam proses penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara P2P lending berbasis PayLater, serta untuk menganalisis kewenangan, pengawasan, dan penindakan oleh OJK dan lembaga terkait dalam menyikapi permasalahan ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dan batasan penagihan telah diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023. Selain itu, perlindungan data pribadi juga diperkuat melalui regulasi seperti UU ITE dan UU PDP. Dalam praktiknya, lembaga pengawas seperti OJK, Kominfo, dan BSSN berperan penting dalam memastikan implementasi aturan-aturan ini. Dengan sinergi antara regulasi yang jelas, pelaksana yang berintegritas, pengawasan yang terkoordinasi, serta kesadaran masyarakat, perlindungan hukum atas data pribadi pengguna dalam ekosistem fintech dapat terwujud dengan optimal.
Co-Authors Lasmana, Josephine Aprilia Mareta, Indah Rahma Mawahdah,, Adinda Olivia Nafida, Farahiyah Dini Khoirun Rivaldi, Rivaldi