Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Begawan Abioso
Mareta, Indah Rahma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater Lasmana, Josephine Aprilia; Efendi, Ivan Imam; Mareta, Indah Rahma; Nafida, Farahiyah Dini Khoirun
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1237

Abstract

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong terciptanya berbagai inovasi layanan keuangan, salah satunya adalah layanan PayLater yang mendukung pengembangan P2P Lending. Namun, dalam praktik penagihannya, sering ditemukan perilaku penagih yang tidak profesional, termasuk penyalahgunaan data pribadi untuk mengancam pengguna agar segera melunasi kewajiban mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna dalam proses penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara P2P lending berbasis PayLater, serta untuk menganalisis kewenangan, pengawasan, dan penindakan oleh OJK dan lembaga terkait dalam menyikapi permasalahan ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dan batasan penagihan telah diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023. Selain itu, perlindungan data pribadi juga diperkuat melalui regulasi seperti UU ITE dan UU PDP. Dalam praktiknya, lembaga pengawas seperti OJK, Kominfo, dan BSSN berperan penting dalam memastikan implementasi aturan-aturan ini. Dengan sinergi antara regulasi yang jelas, pelaksana yang berintegritas, pengawasan yang terkoordinasi, serta kesadaran masyarakat, perlindungan hukum atas data pribadi pengguna dalam ekosistem fintech dapat terwujud dengan optimal.
Perubahan Status Halal Menjadi Non-Halal Pada Ayam Goreng Widuran Solo: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Mareta, Indah Rahma
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1238

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap perubahan status kehalalan produk makanan, dengan mengambil studi kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo yang diketahui menggunakan minyak babi dalam menu kremesannya. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat restoran tersebut telah lama dikenal sebagai penyaji makanan halal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak mampu mempertahankan status halal produk dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dan perlunya penyampaian informasi yang transparan kepada konsumen. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konsumen Muslim melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas pelaku usaha.
Co-Authors Efendi, Ivan Imam Lasmana, Josephine Aprilia Nafida, Farahiyah Dini Khoirun