Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum
Ari Sudewo, Fajar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Penempatan Korban Tanah Longsor Asmarudin, Imam; Siswanto; Ari Sudewo, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.605 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i2.75

Abstract

Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah mengenai peralihan status atas tanah rawan longsor dan bagaimana peran dari pemerintah mengatasi persoalan hukum tersebut tersebut. Penelitian ini menggunakan fokus yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik. Data yang diginakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan obeservasi dan wawancara. Analisa data menggunakan tipe penelitian kualitatif analistis.. Hasil penelitian menunjukan proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai sesuai peraturan perundang-undangan karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, memerintahkan : Bupati Brebes Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online Ari Sudewo, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.117

Abstract

The phenomenon of online prostitution has become news viaral lately as the arrest of both artists, and ordinary people, but the law has not regulated how to ensnare users of online prostitution, for that it takes a criminal policy oriented in ensnaring all individuals involved in online prostitution. The problem in writing this Journal is (a) Ideal law enforcement as a criminal policy step in ensnaring online prostitution service users in Bandar Lampung City, (b) efforts to sanction criminals to perpetrators of online prostitution service users in criminal law policy? The research uses an empirical juridically and juridically normative approach. The results of the study showed that. Ideal law enforcement in the efforts of criminal policy in ensnaring the perpetrators of online prostitution service users in Bandar Lampung City Although there are no special provisions governing the users of PSK services in the Criminal Code, law enforcement applies the article of adultery if the psk customer already has an official partner (on the basis of marriage), and then the spouse complains about the actions of his partner who uses psk services, then the person using the services of the PSK can be ensnared with the article of Adultery stipulated in Article 284 of the Criminal Code and also Article 60 of the Regulation Bandar Lampung City Area Number: 01 of 2018 concerning Public Peace and Public Order which is a criminal threat of imprisonment of a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and efforts to sanction criminal sanctions to perpetrators of online prostitution services here researchers see that the Indonesian Government's own policy does not expressly prohibit the practice of prostitution, Because the arrangement regarding the criminal act of online prostitution does not regulate the provisions regarding criminal sanctions for users of commercial sex services, so users of online prostitution services cannot be criminally accounted for, and those who use the services of commercial sex workers can freely without fear of criminal legal sanctions. Law enforcement is weak
Co-Authors Imam Asmarudin Siswanto