Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Layanan Bimbingan Klasikal Dengan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Pada Peserta Didik Kelas XI-TE 2 SMK Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2022/2023 Adin Wira Astanu; Rischa Pramudia Trisnani; Yudi Nugroho; Lamijan Lamijan
SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA) Vol 2, No 1 (2023): Implementasi kurikulum merdeka menuju transformasi pendidikan dalam mempersiapka
Publisher : SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kematangan karir menjadi hal yang penting bagi siswa dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pilihan karir mereka di masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kematangan karir siswa dengan penerapan layanan bimbingan klasikal menggunakan metode mind mapping pada peserta didik kelas XI TE 2 di SMK Negeri 1 Ngawi, Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode penelitian ini menggunakan  penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Penelitian dilaksanakan melalui dua siklus yang melibatkan siswa XI TE 2 sebagai partisipan utama. Data dikumpulkan melalui observasi pada saat layanan klasikal dan didukung oleh hasil kuesioner yang dianalisis serta dokumentasi penelitian . Temuan studi menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan bimbingan klasikal menggunakan pendekatan mind mapping mampu efektif meningkatkan kematangan karir peserta didik. Melalui metode ini, siswa dapat memvisualisasikan gagasan, membangun koneksi antar ide, dan memahami informasi dengan lebih baik. Mind mapping membantu siswa dalam mengorganisir dan merumuskan pilihan karir mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap minat, bakat, dan nilai-nilai yang relevan dengan pilihan karir. Hal tersebut dibuktikan peningkatan pada setiap siklusnya yaitu pada siklus I dengan kategori sedang dan siklus II dengan kategori tinggi melalui layanan bimbingan klasikal menggunakan media ajar mind mapping.
Legal Review of the Reform of the Criminal Procedure Law in Indonesia Tedjo Asmoro; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan Lamijan
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 3 No. 2 (2026): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v3i2.1701

Abstract

Reforming Indonesia's criminal procedure law is a crucial step in adapting the justice system to developments in law, human rights, and technology. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) replaces Law No. 8 of 1981, which has been in effect for more than four decades and will only come into effect in 2026. This reform aims to improve the effectiveness, efficiency, and protection of human rights in the criminal justice process. The changes stipulated in this new law cover various aspects, such as strengthening the rights of suspects and defendants, adjusting investigation and prosecution procedures, and adopting technology in the justice system. With these changes, it is hoped that the Indonesian criminal procedure law will be more responsive to the needs of society and increasingly complex legal challenges. This research employs a normative juridical method, an approach that focuses on the study of legal norms in legislation and relevant legal principles. This approach tries to analyze the content and modifications contained in Law No. 1 of 2023, comparing them with the previous provisions in Law No. 8 of 1981, and examining the normative implications of these reforms in criminal procedural law. Furthermore, this research draws on legal literature, academic journals, and other official documents related to criminal procedural law. This study does not involve interviews or case studies, but rather focuses on normative and conceptual studies of the legal changes that have occurred. Therefore, this research aims to provide a deeper understanding of the reforms in criminal procedural law in Indonesia and their implications for the national criminal justice system.