<![CDATA[Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran pajak daerah melalui QRIS, manfaat, kendala, dan solusi permasalahan dalam penerapan QRIS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini diperoleh dari informan, lokasi, dan dokumen, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS dapat mempermudah transaksi pembayaran Wajib Pajak sehingga lebih efisien, mudah, aman dalam satu genggaman tanpa perlu antri di Bank Jateng dan bebas biaya admin. Kendala penerapan QRIS adalah kebiasaan dilayani oleh perangkat desa, kurangnya sosialisasi dari kepala desa kepada wajib pajak, dan server yang masih belum stabil. Masalah kebiasaan dilayani oleh perangkat desa dan kurangnya sosialisasi dari kepala desa kepada wajib pajak belum ada solusinya, sedangkan solusinya dari server yang tidak stabil yaitu BPKPD berkoordinasi dengan Diskominfo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi pembayaran pajak daerah melalui QRIS masih belum maksimal.Kata kunci: kode bayar cepat Indonesia; penghasilan pajak wilayah; teknologiAbstract: The purpose of this study was to determine the implementation of the local tax payment system through QRIS, the benefits, constraints, and solutions to problems in the implementation of QRIS. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. The data from this study were obtained from informants, locations, and documents, while the sampling technique used purposive sampling. Data collection techniques in this study used interviews, documents, and observations. The results show that the implementation of QRIS can facilitate taxpayer payment transactions so that it is more efficient, easy, safe in one hand without the need to queue at Bank Jateng and free of admin fees. Constraints to the implementation of QRIS are the habit of being served by village officials, the lack of dissemination from the village head to the taxpayer, and the server is still unstable. There is no solution to the problem of the habit of being served by village officials and the lack of dissemination from the village head to taxpayers, while the solution from an unstable server, namely BPKPD, coordinates with Diskominfo. The conclusion of this study is that the implementation of local tax payments through QRIS is still not optimal.Keywords : local tax; quick response payment code Indonesia; technology]]>
