Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development
Jennifer Angelina
Universitas Trisakti
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jennifer Angelina; Subintoro Miharja
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8125

Abstract

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi kreditor, serta menjaga keseimbangan sistem perekonomian. Akan tetapi, penerapannya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadirkan persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta, mengingat BUMN memiliki karakter ganda sebagai badan usaha yang berorientasi komersial sekaligus instrumen negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang membatasi bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan atas permohonan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5). Namun demikian, ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai batasan dan kriteria “kepentingan publik” dalam ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan niaga. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan kepailitan BUMN di Indonesia dengan menelaah disharmonisasi norma antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan status BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, tumpang tindih pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, serta belum adanya ketentuan yang tegas terkait tanggung jawab negara atas utang BUMN, telah memicu ketidakpastian hukum bagi para pihak. Selain itu, praktik kepailitan BUMN kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan publik sehingga pelaksanaannya tidak konsisten dan sering dialihkan ke mekanisme non-pailit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif serta perumusan konsep kepentingan publik yang jelas guna membangun rezim kepailitan BUMN yang adil, pasti, dan proporsional
Budaya Hukum Masyarakat dalam Perlindungan Data Pribadi di Transaksi Perbankan Azra Salsabilla; Jennifer Angelina
Journal of Citizen Research and Development Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v1i2.3936

Abstract

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu penting di era digital, terutama dengan maraknya kasus kebocoran data yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini membahas peran kaidah hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga keamanan data. Meskipun telah ada kerangka hukum, kasus-kasus kebocoran data yang terus terjadi menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan data di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kaidah hukum dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terkait data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlu adanya peningkatan langkah-langkah pengamanan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.
Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum Jennifer Angelina; Listyowati Sumanto
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.
Co-Authors Azra Salsabilla Listyowati Sumanto Subintoro Miharja