Meirad Arianza Bima
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai Upaya Penguatan Identitas Lokal Emmi Rahmiwita Nasution; Aizi Pratama Agung Sirait; Rika Rahayu; Meirad Arianza Bima
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang konsisten menjaga warisan budayanya melalui pelestarian berbagai peninggalan bersejarah dan situs budaya yang masih terawat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan bahwa pelestarian dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sebagai sarana penguatan identitas lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Asahan, melalui pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki peran sentral dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah konkret, seperti penetapan beberapa situs bersejarah antara lain Makam Belanda, Gedung Juang 45 Asahan, Masjid Raya Kisaran, Menara Air PDAM, Rumah Syekh Abdul Majid, dan Mangkuk Getah Karet HAPM sebagai Cagar Budaya yang bernilai historis dan sosial tinggi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, belum adanya Peraturan Daerah khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui penyusunan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, kerja sama dengan lembaga konservasi, serta pelibatan aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan identitas lokal di Kabupaten Asahan.
Integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila pada Simulasi Legislatif untuk Mewujudkan Harmonisasi Norma Hukum dan Reduksi Ego-Sektoral Bambang Gulyanto; Meirad Arianza Bima; Nuriana Silaban; Janji Matogu Doloksaribu; Erwin Erwin; Mhd. Joko Samudro; Fitri Ramdhani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 8.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena hiper-regulasi dan menguatnya ego-sektoral dalam sistem legislasi Indonesia menunjukkan adanya problem struktural dan epistemologis dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dominasi paradigma positivisme hukum yang bersifat teknis-prosedural telah melahirkan perancang peraturan yang cakap secara formal, namun lemah dalam integrasi nilai dan orientasi sistemik, sehingga memicu disharmoni norma dan fragmentasi kewenangan. Dalam konteks tersebut, Filsafat Nomokrasi Pancasila menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai sekaligus parameter uji materiil setiap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual dan operasional integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila ke dalam Model Pembelajaran Simulasi Legislatif guna mewujudkan harmonisasi norma hukum dan mereduksi ego-sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran simulasi legislatif berbasis nilai Pancasila mampu berfungsi sebagai laboratorium hukum untuk menginternalisasi nilai-nilai integratif, memperkuat kapasitas legal reasoning, serta membangun kesadaran kolektif perancang terhadap kepentingan sistem hukum nasional. Integrasi ini berimplikasi pada penguatan harmonisasi regulasi, pencegahan konflik norma, serta pembentukan budaya hukum yang responsif, integratif, dan berkeadilan. Dengan demikian, Model Pembelajaran Simulasi Legislatif berbasis Nomokrasi Pancasila merupakan instrumen strategis dalam reformasi pendidikan hukum dan tata kelola legislasi nasional.