Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fenomena Saham Gorengan dan Tantangan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia: Analisis terhadap 32 Kasus Manipulasi oleh OJK Tahun 2026 Yunita Sarah Rosalinda; Ghina Nisrina; Sang Ayu Putu Rahayu
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9876

Abstract

Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam aktivitas pasar modal yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya partisipasi investor ritel. Praktik ini umumnya dilakukan melalui skema manipulasi pasar seperti pump and dump, transaksi semu, serta penggunaan rekening nominee yang bertujuan untuk menciptakan ilusi permintaan dan pergerakan harga saham. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026, terdapat 32 kasus dugaan manipulasi pasar yang sedang dalam proses penanganan, yang sebagian di antaranya melibatkan peran influencer media sosial dalam memengaruhi keputusan investasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola manipulasi pasar dari konvensional menuju digital yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena saham gorengan serta mengevaluasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta didukung oleh studi kasus dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan guna menilai efektivitas penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai manipulasi pasar telah diatur secara tegas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam pembuktian, perkembangan modus operandi berbasis digital, serta belum optimalnya efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga turut memperparah kerentanan investor terhadap praktik manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas guna menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas.
Harmonisasi Hukum Investasi Hijau dan Kepastian Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Ghina Nisrina; Yunita Sarah Rosalinda; Sang Ayu Putu Rahayu
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9885

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis mendalam mengenai persimpangan antara reformasi hukum investasi, keberlanjutan lingkungan, dan implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, kajian ini menelaah transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Premis utama mengeksplorasi bagaimana pengejaran investasi asing secara masif melalui deregulasi birokrasi yang ekstrem telah secara tidak sengaja memicu disharmoni hukum sistemik dan kerentanan ekologis. Temuan penelitian mengungkapkan adanya friksi regulasi yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dibuktikan secara spesifik melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 yang masih berpedoman pada kebijakan nasional yang telah dicabut. Lebih lanjut, analisis ini menemukan paradoks ekologis yang mendalam di mana penyederhanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan pergeseran dari tanggung jawab mutlak menuju sanksi administratif cenderung memprioritaskan fasilitasi ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan jangka panjang. Hal ini menciptakan kerentanan fundamental terhadap standar proteksionisme hijau global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dengan mengintegrasikan teori nilai hukum Gustav Radbruch dan kerangka sistem hukum Lawrence Friedman, studi ini berargumen bahwa struktur hukum saat ini secara dominan mengutamakan kepastian formal dan kemanfaatan ekonomi, sementara secara sistematis memarginalkan keadilan substantif dan integritas ekosistem. Penelitian ini juga menyoroti peran krusial Sovereign Wealth Fund (INA dan Danantara) dalam memitigasi risiko investasi asing melalui adopsi Prinsip Santiago dan kerangka Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut rekalibrasi legislatif yang fundamental untuk memulihkan partisipasi publik, mensinkronkan tata kelola lintas sektor, dan menanamkan indikator ekologis yang mengikat.