Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Muhammad Edwar
Universitas Bengkulu
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT HUKUM CAMBUK LIDI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SUKU REJANG DI MASYARAKAT ADAT REJANG LEBONG Muhammad Edwar; Sutra Oktaviani; Elsa Ramadhana; M. Alfarrel zuhri; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/bv786f79

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana adat berupa cambuk lidi terhadap pelaku penghinaan Suku Rejang di masyarakat adat Rejang Lebong. Permasalahan muncul dari adanya ketegangan antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam sistem hukum pluralistik Indonesia dengan pembatasan konstitusional terkait perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan legitimasi sanksi cambuk lidi dalam kerangka living law berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian bertujuan menganalisis eksistensi pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, serta analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi cambuk lidi memiliki legitimasi sosiologis dalam paradigma living law, namun penerapannya bersifat kondisional dan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai keadilan restoratif. Kata Kunci: living law, pidana adat, keadilan restoratif, hak asasi manusia, masyarakat Rejang  
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT HUKUM CAMBUK LIDI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SUKU REJANG DI MASYARAKAT ADAT REJANG LEBONG Muhammad Edwar; Sutra Oktaviani; Elsa Ramadhana; M. Alfarrel zuhri; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/bv786f79

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana adat berupa cambuk lidi terhadap pelaku penghinaan Suku Rejang di masyarakat adat Rejang Lebong. Permasalahan muncul dari adanya ketegangan antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam sistem hukum pluralistik Indonesia dengan pembatasan konstitusional terkait perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan legitimasi sanksi cambuk lidi dalam kerangka living law berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian bertujuan menganalisis eksistensi pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, serta analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi cambuk lidi memiliki legitimasi sosiologis dalam paradigma living law, namun penerapannya bersifat kondisional dan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai keadilan restoratif. Kata Kunci: living law, pidana adat, keadilan restoratif, hak asasi manusia, masyarakat Rejang  
Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki Muhammad Edwar
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0jax1s04

Abstract

The issue of gender equality is still a crucial issue in upholding human rights in Indonesia, especially considering the strong patriarchal culture. Although there has been progress in policies and regulations, there are still obstacles in achieving equality in the work environment. This study examines in depth how patriarchal culture affects the implementation of human rights principles related to gender equality in the world of work. Through analysis of the existing legal framework including Law No. 39/1999 on Human Rights. Through a juridical-normative approach, this research shows a paradox between the existence of a progressive legal framework and the reality of gender discrimination that still occurs in the world of work. This indicates the existence of obstacles to gender equality, most of which are rooted in patriarchal culture. This research concludes that there is a need for legal harmonization, strengthening of enforcement mechanisms, and integration of gender perspectives and policy implementation to overcome these barriers. This research contributes to the development of more effective legal strategies in realizing gender equality in the world of work, in line with human rights principles and social justice ideals.
Co-Authors Elsa Ramadhana M. Alfarrel zuhri Mardhatillah Sutra Oktaviani