Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Law Research Review Quarterly
Tama Amelia Putri Sijabat
Universitas Negeri Semarang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif China’s Personal Information Protection Law Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Privasi Masyarakat Indonesia Edward Michael Harapan Simangunsong; Tama Amelia Putri Sijabat
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1321

Abstract

Penelitian ini merupakan studi komparatif antara China’s Personal Information Protection Law (PIP Law) dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan internet dan e-commerce di Indonesia, yang memicu kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis berbagai regulasi yang ada. PIP Law di China diadopsi untuk menangani berbagai kasus kebocoran data pribadi dengan regulasi yang lebih rinci dan cepat dibandingkan dengan GDPR. UU PDP di Indonesia, meskipun telah disahkan, masih memiliki banyak celah hukum yang perlu diperbaiki. Studi ini mengidentifikasi bahwa PIP Law memberikan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal transfer data lintas batas, sanksi, penegakan hukum, dan struktur otoritas pengawas data. Tujuan utama dari komparasi ini adalah memberikan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dalam UU PDP, dengan harapan dapat mengharmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, meningkatkan independensi lembaga pengawas, dan memperkuat edukasi serta kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya adopsi prinsip-prinsip dari PIP Law untuk meningkatkan perlindungan hak privasi di Indonesia.
Reconfiguring Governance and Control of State-Owned Enterprise Subsidiaries in Indonesia after the Establishment of Danantara Tama Amelia Putri Sijabat; Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 2 (2026): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v12i2.41963

Abstract

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, hereinafter referred to as Danantara, through Law Number 1 of 2025 marks a fundamental shift in the governance and control of State-Owned Enterprises (SOEs), including their subsidiaries. This transformation replaces the previous governance model, which relied on the administrative authority of the Ministry of SOEs, with a centralized control framework implemented through investment management and holding mechanisms. This study aims to analyze the changes in governance and control over SOE subsidiaries following the establishment of Danantara, particularly with regard to the limits of state control authority, its implications for the principles of good corporate governance, and legal accountability within the SOE corporate group structure. The findings indicate that the establishment of Danantara strengthens state control over SOE subsidiaries both structurally and functionally, particularly through capital management, business planning, and the approval of strategic corporate actions, without altering the legal status of subsidiaries as independent limited liability companies. However, such reinforcement of control has the potential to restrict the autonomy of corporate organs and poses challenges to the implementation of the principles of independence and accountability. This study concludes that clear delineation of Danantara’s control authority is necessary to ensure consistency with the principle of entity separation and the implementation of good corporate governance.
Co-Authors Baidhowi Edward Michael Harapan Simangunsong