Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengaruh Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kompetisi Pasar: Peran KPPU dalam Mendorong Persaingan Usaha Armando Benyamin Hasibuan
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4394

Abstract

Hukum bisnis adalah dasar penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam pasar saat ini yang semakin kompetitif, regulasi yang tepat sangatlah penting untuk diambil untuk menjaga keseimbangan pasar, efisiensi, inovasi, dan juga perlindungan konsumen.Artikel ini membahas peran Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam menigkatkan kompetisi pasar, dengan berfokus pada peran (KPPU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam meningkatkan kompetisi pasar. KPPU sendiri memiliki wewenang utnuk mengatur dan memastikan agar pelaku usaha tidak terlibat dalam praktik-praktik anti-persaingan, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam artikel ini akan menganalisa kebijakan dan keputusan KPPU yang mempengaruhi berjalannya persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukan peranannya KPPU dan regulasi hukum dapat menciptakan lingkungan pasar yang dinamis, meningkatkan daya saing antar perusahaan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, dapat membatu untuk mendukung pertumbuhan usaha di Indonesia dengan memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan secara adil dan efisien.
Klausul Non-Compete dalam Perjanjian Kerja: Analisis Hukum Perburuhan terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Armando Benyamin Hasibuan; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta penerapan klausul non-compete dalam perjanjian kerja dalam perspektif hukum perburuhan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan rahasia dagang. Klausul non-compete tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-compete pada prinsipnya sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta prinsip perlindungan pekerja. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan legitimasi terhadap pembatasan tertentu terhadap pekerja guna melindungi informasi yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi. Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023, ditemukan bahwa Mahkamah Agung sebagai judex juris mengakui keberlakuan klausul non-compete dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memiliki kepentingan yang sah, dirumuskan secara jelas, dan diterapkan secara proporsional. Dengan demikian, klausul non-compete merupakan klausul yang sah secara bersyarat (conditionally valid), yang keberlakuannya bergantung pada keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan.
Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim: Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst Imelda Martinelli; Rheno Jardhan; Jeremy Santos Lumban Batu; Kelvin Joe Daffa Lawahizh Khoe; Armando Benyamin Hasibuan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4269

Abstract

Pelanggaran hak cipta dalam industri teknologi digital di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi karya cipta di sektor teknologi, namun gugatan hak cipta sering kali menimbulkan tantangan bagi perusahaan, terutama startup, dalam berinovasi. Gugatan yang berlebihan atau disalahgunakan dapat menciptakan hambatan bagi persaingan dan memperlambat laju inovasi teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta tetap penting untuk menjaga keadilan bagi pencipta teknologi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase, memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi, meskipun menawarkan kepastian hukum, sering kali dianggap lambat dan memakan biaya besar. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis. Kedua mekanisme ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan memungkinkan para pihak untuk memilih penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi perusahaan teknologi untuk mempertimbangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif agar inovasi dapat terus berkembang tanpa hambatan yang berlebihan.
Pengaruh Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kompetisi Pasar: Peran KPPU dalam Mendorong Persaingan Usaha Armando Benyamin Hasibuan
Journal of Education Transportation and Business Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4394

Abstract

Hukum bisnis adalah dasar penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam pasar saat ini yang semakin kompetitif, regulasi yang tepat sangatlah penting untuk diambil untuk menjaga keseimbangan pasar, efisiensi, inovasi, dan juga perlindungan konsumen.Artikel ini membahas peran Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam menigkatkan kompetisi pasar, dengan berfokus pada peran (KPPU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam meningkatkan kompetisi pasar. KPPU sendiri memiliki wewenang utnuk mengatur dan memastikan agar pelaku usaha tidak terlibat dalam praktik-praktik anti-persaingan, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam artikel ini akan menganalisa kebijakan dan keputusan KPPU yang mempengaruhi berjalannya persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukan peranannya KPPU dan regulasi hukum dapat menciptakan lingkungan pasar yang dinamis, meningkatkan daya saing antar perusahaan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, dapat membatu untuk mendukung pertumbuhan usaha di Indonesia dengan memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan secara adil dan efisien.
The Role of the Constitutional Court in Maintaining Democracy and Strengthening the Rule of Law: Critical Evaluation David Edyson; Raden Mahaputra Alfariza M; Armando Benyamin Hasibuan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2460

Abstract

The Constitutional Court (MK) plays a crucial role in safeguarding democracy and upholding the rule of law in Indonesia. MK holds extensive authority to conduct judicial review, settle election disputes, resolve conflicts between state institutions, and adjudicate petitions concerning citizens' constitutional rights. MK's performance has garnered mixed evaluations. Appreciation is given for its role in strengthening the constitution, enhancing democratic quality, and fostering public trust. However, criticisms have also emerged regarding inconsistencies in rulings, lack of transparency, and a high volume of cases. The independence and accountability of MK are paramount to ensuring its objectivity and impartiality in fulfilling its functions. Factors influencing MK's independence include the selection process for judges, their term of office, and their immunity from prosecution. Mechanisms for MK's accountability involve annual reporting, civil society oversight, and media coverage. MK faces both prospects and challenges in the future. It is anticipated that MK's role in upholding democracy and the rule of law will continue to grow, and public trust in MK will be maintained. The challenges MK confronts include the complexity of legal issues, potential political intervention, and safeguarding public confidence.