Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Supremasi hukum
Neva Sari Susanti
Universitas Pamulang
Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Ambiguity in Handling Cryptocurrency Evidence: Challenges and Solutions Kartono Kartono; Neva Sari Susanti; Samuel Soewita; Agus Salim; Ali Imron
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 11 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i11.1307

Abstract

This study explores the legal ambiguities and challenges in handling cryptocurrency evidence in criminal cases, particularly in Indonesia. Cryptocurrencies, with their decentralized and anonymous nature, are increasingly being used in illegal activities such as money laundering, fraud, and drug trafficking. The absence of clear regulations on the legal status and treatment of cryptocurrencies as evidence creates significant hurdles for law enforcement, including difficulties in seizure, identification of owners, and admissibility in court. By employing a qualitative approach with descriptive analysis, the study analyzed legal frameworks, conducted interviews with legal experts, and reviewed cases involving cryptocurrencies. Findings highlight the need for clear regulations defining the legal status of cryptocurrencies, structured training programs for law enforcement on blockchain technology, and international cooperation to address cross-border challenges. The study offers actionable recommendations, including legal reform, capacity building, and enhanced international collaboration, aiming to improve governance and ensure justice in cases involving cryptocurrency evidence.
PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN BERDASARKAN KUHP BARU Neva Sari Susanti; Rio Hendra
Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Jurnal Supremacy of Law
Publisher : Yayasan Kayyis Mulia Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana perzinaan, khususnya dengan penetapan perzinaan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari suami atau istri yang sah, sebagai bentuk pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan peristiwa pelaporan dan penanganan dugaan perzinaan yang diajukan oleh pihak ketiga di luar subjek yang ditentukan undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 263 KUHP baru dalam kaitannya dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan delik aduan telah memberikan kepastian mengenai batas kewenangan penegakan hukum, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan kuatnya pengaruh nilai moral publik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan norma serta penguatan pemahaman hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privat warga negara.
Co-Authors Agus Salim Ali Imron Kartono Kartono Rio Hendra Samuel Soewita