Raisya F. Humaira
Universitas Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 Aulia Zahra; Meyzia Akilah A; Raisya F. Humaira
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 7 No 5 (2024): Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v7i5.10253

Abstract

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. PPPK merupakan sebuah istilah yang pertama kali muncul di tahun 2014 yang pada dasarnya bertujuan sebagai upaya untuk manajemen ASN. Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK adalah pada hubungan hukumnya. Terdapat juga perbedaan hak yang didapatkan oleh PNS dan PPPK. Setelah disahkan UU ASN 2023, terjadi perubahan besar dalam kesejahteraan PPPK. Dengan diberlakukannya UU ASN 2023, diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakpastian kerja, kurangnya tunjangan, dan jenjang karir yang tidak menentu yang dihadapi oleh para pekerja PPPK. Salah satu perubahan yang diatur dalam UU ASN 2023 ini mencakup perubahan mengenai skema pemberian gaji dan jaminan pensiun guna memberikan kepastian kesejahteraan pegawai PPPK.