Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Kasus Judi Slot Gacor Ervin Kurniawan; Lukman Hakim; Sugeng Riyadi
Syntax Idea 6649-6660
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i11.10119

Abstract

Fenomena perjudian merupakan salah satu warisan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, dimana pada mulanya perjudian dilakukan dengan cara konvensional dengan bertatap muka, namun kini perjudian menjadi lebih mudah diakses dengan adanya perkembangan teknologi dengan memanfaatkan internet. Aktivitas ilegal terhadap judi online merupakan salah satu implikasi dari penggunaan internet secara negatif dan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar norma serta kaidah hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap judi online serta alasan tren judi online masih masif dilakukan meskipun telah ada hukum pidana yang mengatur sebelumnya. Pengaturan terhadap judi online saat ini di Indonesia telah diatur di dalam KUHP lama yang tertuang pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, KUHP baru yang tertuang pada Pasal 426 dan Pasal 427, serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2). Selain itu alasan tren perjudian secara online masih tetap eksis meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang ITE, pada dasarnya tren perjudian online masih tetap berlaku didasari pada 4 faktor, antara lain: faktor kaidah hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan
Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Video Pornografi Berbasis Media Digital Muhammad Indra Ardiawan; Sugeng Riyadi
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.966

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penyebaran video atau konten pornografi melalui media digital, sebuah fenomena yang semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Penyebaran konten intim tanpa izin, termasuk yang sering disebut revenge porn, telah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menimbulkan kerugian psikis, sosial, ekonomi, hingga reputasi bagi korban. Dari perspektif penegakan hukum, setidaknya terdapat empat regulasi yang dapat digunakan, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih sering menggunakan Undang-Undang ITE karena kemudahan pembuktian dan fleksibilitas normanya, sehingga menimbulkan persoalan konsistensi terhadap asas lex specialis derogat legi generali. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang TPKS yang memberikan jaminan pendampingan, pemulihan, restitusi, dan perlindungan identitas.