Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea Jurnal Hukum Sasana GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ Jurnal Hukum Pelita Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Lukman Hakim
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMA Terhadap Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di SMAN 46 Jakarta Selatan Lukman Hakim
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.295 KB) | DOI: 10.31599/jabdimas.v3i1.55

Abstract

Abstract The increasing use of the internet on one hand provids a lot of convenience for human in carrying out their activities, but on the other hand it makes easier for certain parties to commit crime, in this case criminal act of defamation in the form of cyberbullying. While the majority of electronic media users are teenegers under the age of 18. Apart from the age aspect, this group is quite vulnerable to sorting out the content of the information they make because of their lack of understanding if the legal implication, especially criminal law which will ensnare them when the information they make is against criminal law. The Community Service Team of the Law Faculty of Bhayangkara University Jakarta Raya, took the intiative to conduct legal counseling to high school student who were in the youth category, especially at SMAN 46 South of Jakarta about the high school student’ understanding of cyberbullying in the perspective of criminal law. Based on the phenomena above, this activity aims to make high school students able to understand cyberbullying in the perspective of criminal law, as well as understand the implications of criminal law for cyberbullying behavior, both in terms of victims and as perpetrators. The methodes of implementing this activity is carried out in several stages, starting from the preparation stage, the implementation stage, the evaluation of activities, untill the reporting of results. The results of the activities show increasing students’ knowledge of the criminal law perspective of cyberbullying behaviour. The output produced from this activity is a pocket book as an additional reference about cyberbullying behaviour in the perspective of criminal law. In addition, the results of the activities are documented in the form of implementation reports and published in scientific journal in order to be able to provide the widest possible benefits in a formal and practical level. Keywords: student, cyberbullying, criminal law Abstrak Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, namun di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam bentuk cyberbullying. Sementara mayoritas pengguna media elektronik adalah kalangan remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Selain dari aspek usia, kalangan ini cukup rentan untuk memilah isi dari informasi yang dibuatnya disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap implikasi hukum, terutama hukum pidana yang akan menjerat mereka manakala informasi yang dibuatnya bersifat melawan hukum pidana. Tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMA yang masuk kategori kalangan remaja, khususnya di SMAN 46 Jakarta Selatan tentang pemahaman siswa SMA terhadap cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, kegiatan ini bertujuan agar siswa SMA dapat memahami cyberbullying dalam perspektif hukum pidana, serta memahami implikasi hukum pidana dari perilaku cyberbullying, baik dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatkan pengetahuan siswa akan perspektif hukum pidana dari perilaku cyberbullying. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku saku sebagai tambahan referensi tentang perilaku cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akdemis dan tataran praktis. Kata Kunci: siswa, cyberbullying, hukum pidana
Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Montana Maruli Pakpahan; Erwin Owan Hermansyah; Lukman Hakim
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.725

Abstract

Tujuan penulis meneliti mengenai penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna narkotika dan optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana hukuman bagi pengguna narkotika diterapkan dan hukuman apa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta bagaimana upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia dan apa kendala – kendala dalam pemberian hak rehabilitasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada bahn hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.  Penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna belum cukup sesuai dengan prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim sebab hal ini adalah alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect. Akan tetapi penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari segi internal, eksternal dan regulasi hukum, yang membuat pengguna narkotika masih sering diberikan sanksi pidana penjara daripada pidana rehabilitasi.
Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) Lukman Hakim
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 20 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.42 KB) | DOI: 10.31599/jki.v20i1.69

Abstract

This paper discusses the problem of ineffective procedures in resolving rights for victims of human trafficking resulting from dualism in its resolution. Although there is the provision of restitution for trafficking victims in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Person (TPPO), in the process of granting restitution it encountered some obstacles. The provision of compensation, in general, is also regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), in which it provides more certain legal aspects for trafficking victims, even though there are also some obstacles when associated with human trafficking cases. The purpose of this paper is to evaluate the restitution for human trafficking victims to provide legal certainty and justice. Keyword: restitution, trafficking Abstrak Paper ini membahas mengenai adanya permasalahan ketidak efektifan dalam prosedur penyelesaian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia (trafficking) yang diakibatkan adanya dualisme dalam penyelesaiannya. Meskipun sudah ada ketentuan pemberian restitusi bagi korban trafficking sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun dalam proses pemberian restitusi berdasarkan ketentuan undang-undang ini masih banyak menimbulkan kendala. Sementara ketentuan pemberian ganti rugi secara umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan ini lebih memberikan aspek kepastian hukum bagi korban trafficking, sekalipun juga ada beberapa kendala jika dikaitkan dengan kasus trafficking yang terjadi selama ini. Tujuan dari tulisan ini adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hal pemberian restitusi bagi korban kasus trafficking. Kata kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan manusia.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lukman Hakim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v3i2.1464

Abstract

ABSTRACT This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpretator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect’s and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others Keyword : Corporate criminal responsibility, Corruption ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum ”natuurlijk persoon” sementara subyek hukum ”rechts persoon” sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Ardian; Dwi Atmoko; Lukman Hakim
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kegiatan unjuk rasa yang diamankan pihak Kepolisian, tidak menjaminaksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib, sebagaimanakerap terjadi tindakan anarkis serta bentrokan antara para pengunjuk rasadengan pihak Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif (kepustakaan) dengan analisis kualitatif terhadap data sekunderuntuk mendapatkan kesimpulan tentang penegakan hukum terhadapanggota Polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasayang anarkis dengan aturan tanggung jawab dan sanksi atau tindakan yangdapat dikenakan kepada Polri sebagaimana aturan dalam Peraturan KepalaKepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian RepublikIndonesia dan hambatan anggota Polisi dalam pengamanan unjuk rasa yanganarkis berakhir melakukan pelanggaran yaitu kemampuan pengendalianmassa oleh apparat Kepolisian belum efektif dan jumlah aparat Kepolisianyang kurang. Terhadap hambatan ini, dilakukan upaya berupa memaksimalkanmental Anggota Kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa dan memahamiperaturan perundang-undangan serta peran Divisi Propam dalam menerimadan melakukan penanganan terkait keluhan dari adanya dugaan pelanggaransaat Unjuk Rasa
Sport Science Development And Sport Assistance Entrepreneurship Using The Easy Sport V1.0.1 Application Android Based On Village Volly Ball Club Sekarwangi, Cibadak District Juli Candra; Truly Wangsalegawa; Octo Iskandara; Suharjudin; Desy Tya Maya Ningrum; M. Fadhli Nursal; Era Ramadona; Lukman Hakim
GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/gandrung.v4i2.2864

Abstract

Community Service Activities are carried out in Sekarwanggi Village for the Batu Asih Volley Ball Club in increasing the achievement abilities of volleyball athletes by using the Sport Science approach and increasing the economic capabilities of the people who are members of the Batu Asih Volley Ball club by using the Sport Entrepreneur approach. Community Service activities are carried out for five months, starting from May until September 2023. Initial activities in Community Service provide training to coaches and athletes in developing training programs by utilizing the use of Sport Science so that the Batu Asih Volly Ball club can create high-achieving athletes from from regional to national level. Then for the people who are members of the support for the development of the Batu Asih Volleyball Club, we also carry out activities to improve the economy by using Sport Entrepreneurship, so that sports activities can be packaged properly to improve the economy for the people in Sekarwanggi Village, Cibadak District. Then at the end of the PKM activity a volleyball match was held with the Batu Asih Cup II event, which was attended by 16 teams from the Cibadak sub-district which was held for four days.
KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN? Lukman Hakim; Endang Hadrian
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i1.16552

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai munculnya stigma di masyarakat mengenai adanya overkriminalisasi dalam hal penanganan terhadap kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini oleh para penegak hukum. Antara lain diakibatkan ketentuan dalam beberapa pasal dalam UU ITE yang masih multitafsir sehingga memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, pemahaman penegak hukum yang lebih mengedepankan asas legalitas dibandingkan asas/teori hukum pidana yang ada dalam sistem hukum pidana, maupun kebijakan kriminalisasi UU ITE itu sendiri yang lebih mengedepankan aspek pidana dibanding aspek lain, mengakibatkan kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E menjadi semakin dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Kasus Judi Slot Gacor Ervin Kurniawan; Lukman Hakim; Sugeng Riyadi
Syntax Idea 6649-6660
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i11.10119

Abstract

Fenomena perjudian merupakan salah satu warisan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, dimana pada mulanya perjudian dilakukan dengan cara konvensional dengan bertatap muka, namun kini perjudian menjadi lebih mudah diakses dengan adanya perkembangan teknologi dengan memanfaatkan internet. Aktivitas ilegal terhadap judi online merupakan salah satu implikasi dari penggunaan internet secara negatif dan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar norma serta kaidah hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap judi online serta alasan tren judi online masih masif dilakukan meskipun telah ada hukum pidana yang mengatur sebelumnya. Pengaturan terhadap judi online saat ini di Indonesia telah diatur di dalam KUHP lama yang tertuang pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, KUHP baru yang tertuang pada Pasal 426 dan Pasal 427, serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2). Selain itu alasan tren perjudian secara online masih tetap eksis meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang ITE, pada dasarnya tren perjudian online masih tetap berlaku didasari pada 4 faktor, antara lain: faktor kaidah hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan
Juridical Study of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Environment of Education Units Ade Ria Julista; Lukman Hakim; Edi Saputra Hasibuan
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.290

Abstract

Human rights are rights that God has given to humans since birth. Lawsuits in Indonesia cannot interfere with human rights because this country is very protective of human rights. The right to a decent education is one of many human rights. The protection of human rights, especially in the field of education, is necessary so that human rights in Indonesia can be properly implemented. The purpose of protecting human rights in the field of education is to prevent human rights violations in the field of education, such as the emergence of bullying incidents in schools, which have negative consequences, one of which is the emergence of violence, both verbally and physically. In Indonesia, there are still many cases of child abuse. Even with the rapid flow of information, cases of bullying also often occur online. This study looks at the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 in the function of the Violence Prevention and Handling Team. The normative juridical method is used in this study, which includes various relevant legal rules. The study found that bullying cases are sometimes overlooked by schools.
Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkotika Mochammad Sajarod Zakun; H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto; Lukman Hakim
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1405

Abstract

The use and abuse of drugs, especially by children, causes harm to individuals and society. Child drug abusers are considered self-victimizing victims, as they become victims of their own actions. The problem that often occurs in Indonesia is that drug cases in children are not given legal protection and many of these cases children are actually given sentences in prison. Therefore, the concept of punishment for drug addicted children through restorative justice is needed. Punishment can be carried out through a double track system if the conditions of restorative justice are not met. Article 127 of the Narcotics Law provides guidance to consider medical and social rehabilitation for child drug abusers. The application of criminal sanctions against child drug abusers needs to consider the rehabilitation aspect as the main alternative, considering the child as a victim who is not fully responsible for his actions. This research uses normative and doctrinal juridical research methods that focus on analyzing legal regulations, legal documents, and legal theories. The results of the research show that although there are regulations governing rehabilitation, its implementation still faces obstacles, such as the dominance of prison sentences for children who abuse drugs. The criminal justice process for children who abuse drugs has not fulfilled children's rights, which include protection, assistance, and guidance that takes into account the best interests of the child. The best interests of child victims of narcotics crime should be carried out through the provision of rehabilitation criminal sanctions. Therefore, legal protection of child drug abusers needs to be improved through a more effective and in-depth rehabilitation approach, as well as collective awareness to involve all parties in protecting children as the nation's assets.
Co-Authors Ade Ria Julista Adler Haymans Manurung Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Ardian Ascobat Gani Dwi Atmoko Edi Saputra Hasibuan Endang Hadrian Endang Hadrian Era Ramadona Ervin Kurniawan Erwin Owan Hermansyah Soetoto Gerry Juan Carlos H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto Juli Candra M Fadhli Nursal Mochammad Sajarod Zakun Montana Maruli Pakpahan Ningrum, Desy Tya Maya Octo Iskandara Septy Zahrawi Kirana Sugeng Riyadi Suharjudin Truly Wangsalegawa