Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMA Terhadap Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di SMAN 46 Jakarta Selatan Lukman Hakim
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.295 KB) | DOI: 10.31599/jabdimas.v3i1.55

Abstract

Abstract The increasing use of the internet on one hand provids a lot of convenience for human in carrying out their activities, but on the other hand it makes easier for certain parties to commit crime, in this case criminal act of defamation in the form of cyberbullying. While the majority of electronic media users are teenegers under the age of 18. Apart from the age aspect, this group is quite vulnerable to sorting out the content of the information they make because of their lack of understanding if the legal implication, especially criminal law which will ensnare them when the information they make is against criminal law. The Community Service Team of the Law Faculty of Bhayangkara University Jakarta Raya, took the intiative to conduct legal counseling to high school student who were in the youth category, especially at SMAN 46 South of Jakarta about the high school student’ understanding of cyberbullying in the perspective of criminal law. Based on the phenomena above, this activity aims to make high school students able to understand cyberbullying in the perspective of criminal law, as well as understand the implications of criminal law for cyberbullying behavior, both in terms of victims and as perpetrators. The methodes of implementing this activity is carried out in several stages, starting from the preparation stage, the implementation stage, the evaluation of activities, untill the reporting of results. The results of the activities show increasing students’ knowledge of the criminal law perspective of cyberbullying behaviour. The output produced from this activity is a pocket book as an additional reference about cyberbullying behaviour in the perspective of criminal law. In addition, the results of the activities are documented in the form of implementation reports and published in scientific journal in order to be able to provide the widest possible benefits in a formal and practical level. Keywords: student, cyberbullying, criminal law Abstrak Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, namun di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik dalam bentuk cyberbullying. Sementara mayoritas pengguna media elektronik adalah kalangan remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Selain dari aspek usia, kalangan ini cukup rentan untuk memilah isi dari informasi yang dibuatnya disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap implikasi hukum, terutama hukum pidana yang akan menjerat mereka manakala informasi yang dibuatnya bersifat melawan hukum pidana. Tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMA yang masuk kategori kalangan remaja, khususnya di SMAN 46 Jakarta Selatan tentang pemahaman siswa SMA terhadap cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, kegiatan ini bertujuan agar siswa SMA dapat memahami cyberbullying dalam perspektif hukum pidana, serta memahami implikasi hukum pidana dari perilaku cyberbullying, baik dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatkan pengetahuan siswa akan perspektif hukum pidana dari perilaku cyberbullying. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku saku sebagai tambahan referensi tentang perilaku cyberbullying dalam perspektif hukum pidana. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akdemis dan tataran praktis. Kata Kunci: siswa, cyberbullying, hukum pidana
Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Montana Maruli Pakpahan; Erwin Owan Hermansyah; Lukman Hakim
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.725

Abstract

Tujuan penulis meneliti mengenai penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna narkotika dan optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana hukuman bagi pengguna narkotika diterapkan dan hukuman apa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta bagaimana upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia dan apa kendala – kendala dalam pemberian hak rehabilitasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada bahn hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.  Penerapan hukuman penjara bagi seorang pengguna belum cukup sesuai dengan prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim sebab hal ini adalah alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect. Akan tetapi penerapan hak rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari segi internal, eksternal dan regulasi hukum, yang membuat pengguna narkotika masih sering diberikan sanksi pidana penjara daripada pidana rehabilitasi.
Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) Lukman Hakim
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 20 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.42 KB) | DOI: 10.31599/jki.v20i1.69

Abstract

This paper discusses the problem of ineffective procedures in resolving rights for victims of human trafficking resulting from dualism in its resolution. Although there is the provision of restitution for trafficking victims in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Person (TPPO), in the process of granting restitution it encountered some obstacles. The provision of compensation, in general, is also regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), in which it provides more certain legal aspects for trafficking victims, even though there are also some obstacles when associated with human trafficking cases. The purpose of this paper is to evaluate the restitution for human trafficking victims to provide legal certainty and justice. Keyword: restitution, trafficking Abstrak Paper ini membahas mengenai adanya permasalahan ketidak efektifan dalam prosedur penyelesaian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia (trafficking) yang diakibatkan adanya dualisme dalam penyelesaiannya. Meskipun sudah ada ketentuan pemberian restitusi bagi korban trafficking sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun dalam proses pemberian restitusi berdasarkan ketentuan undang-undang ini masih banyak menimbulkan kendala. Sementara ketentuan pemberian ganti rugi secara umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan ini lebih memberikan aspek kepastian hukum bagi korban trafficking, sekalipun juga ada beberapa kendala jika dikaitkan dengan kasus trafficking yang terjadi selama ini. Tujuan dari tulisan ini adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hal pemberian restitusi bagi korban kasus trafficking. Kata kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan manusia.
Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkotika Mochammad Sajarod Zakun; H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto; Lukman Hakim
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1405

Abstract

The use and abuse of drugs, especially by children, causes harm to individuals and society. Child drug abusers are considered self-victimizing victims, as they become victims of their own actions. The problem that often occurs in Indonesia is that drug cases in children are not given legal protection and many of these cases children are actually given sentences in prison. Therefore, the concept of punishment for drug addicted children through restorative justice is needed. Punishment can be carried out through a double track system if the conditions of restorative justice are not met. Article 127 of the Narcotics Law provides guidance to consider medical and social rehabilitation for child drug abusers. The application of criminal sanctions against child drug abusers needs to consider the rehabilitation aspect as the main alternative, considering the child as a victim who is not fully responsible for his actions. This research uses normative and doctrinal juridical research methods that focus on analyzing legal regulations, legal documents, and legal theories. The results of the research show that although there are regulations governing rehabilitation, its implementation still faces obstacles, such as the dominance of prison sentences for children who abuse drugs. The criminal justice process for children who abuse drugs has not fulfilled children's rights, which include protection, assistance, and guidance that takes into account the best interests of the child. The best interests of child victims of narcotics crime should be carried out through the provision of rehabilitation criminal sanctions. Therefore, legal protection of child drug abusers needs to be improved through a more effective and in-depth rehabilitation approach, as well as collective awareness to involve all parties in protecting children as the nation's assets.