Rabiathul Adawiyah Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW) Rabiathul Adawiyah Nasution; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1487

Abstract

Judul penelitian ini yaitu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)”. Adapun latar belakang masalah ini yaitu pada Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw terjadi suatu perbuatan yang melakukan penarikan keuntungan atas terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita. Pelaku tersebut memfasilitasi tindak pidana pencabulan dan mendapatkan keuntungan finansial atas hal tersebut. Berkaitan dengan fasilitator tindak pidana pencabulan semakin marak ditemukan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk memperoleh jawabannya, maka penelitian diarahkan pada penelitian yuridis normative dengan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw adalah pidana penjara selama lima bulan. Hal ini dikarenakan semua unsur dalam Pasal 296 KUHP. telah terpenuhi dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawa, dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan pemaaf. (2) Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap mucikari karena pelaku seorang mukallaf yang melakukan pelanggaran norma sosial, masyarakat, kepentingan umum, dan melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh serta memakan harta yang tidak halal. Adapun pidana yang di bebankan pada pelaku dapat berupa jarimah ta’zir.
LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS CRIMINAL PERPETRATORS THE BRAWL IN PERCUT SEI TUAN FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW Rabiathul Adawiyah Nasution; Seva Maya Sari
Journal Analytica Islamica Vol 14, No 2 (2025): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v14i2.26469

Abstract

Juvenile delinquency, as an act of violating laws and social norms during the transitional stage of adolescence, has shown an alarming increase every year in Indonesia. One of the most serious and recurring forms of juvenile delinquency is student or gang brawls, which are mass fights often involving sharp weapons and have resulted in numerous casualties. This phenomenon is driven by various factors, both internal (identity and self-control) and external (environment, family, and education), with motives that are often unclear, driven by group solidarity and the pursuit of social recognition (testing strength and courage). Legally, brawling constitutes a criminal act under the Indonesian Penal Code (Articles 170, 351, 355, and 358), which carries imprisonment sanctions. For juvenile offenders (Children in Conflict with the Law/ABH), legal proceedings refer to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, Islamic Criminal Law strictly prohibits all forms of violence and acts that demean others. Although there are existing regulatory frameworks such as the Minister of Social Affairs Regulation No. 9 of 2015 on the social rehabilitation of juvenile offenders, field observations (Case Study at Percut Sei Tuan Police Station) show that handling brawl cases merely by advising and returning the children to their parents fails to create a deterrent effect, leading to a high rate of recidivism. This condition emphasizes that the existing solutions, including the roles of parents and schools, are no longer effective. Therefore, this study aims to thoroughly examine “The Enforcement of Sanctions Against Children as Perpetrators of Brawl Crimes in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law”, focusing on a case study at Percut Sei Tuan, in order to evaluate the effectiveness of law enforcement and to identify better efforts in addressing this recurring juvenile crime..