Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Bagus Ramadi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Family Disharmony as a Reason for Divorce (Analysis of Religious Court Decision in Medan 2017, Psychology and Sociology Perspective) Mustapa Khamal Rokan; Imam Yazid; Bagus Ramadi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 4 (2020): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i4.1290

Abstract

Family harmony becomes a strong foundation in upholding the integrity of the household, on the other hand, family disharmony is the cause of the collapse of family buildings that have been successfully cultivated. In the last two years, from 2016-2017 the number of divorce cases due to family disharmony has increased significantly. More divorce suits were filed by wives than husbands. This study looks at the problems that occur with the juridical-analysis approach to see the legal facts of the reasons for divorce and to analyze the factors that cause family disharmony based on the decisions analyzed and the research data obtained in the field. Based on the analysis that the author did and saw the facts that the disharmony occurred, it was the culmination of various family problems that the spouses were unable to resolve properly, resulting in continuous disputes that ended in divorce. The paradigm of divorce today is much different from the previous conditions. In the past, divorce was a bad disgrace, divorce was considered a failure in building a family and divorce actors received social sanctions in society.
FATWA MUI TENTANG KEHALALAN VAKSIN COVID-19 DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP SOSIALISASI VAKSINASI DI KOTA MEDAN Syafruddin Syam; Bagus Ramadi; Titi Susanti
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: One of the Government's strategic policies in suppressing and stopping the transmission of COVID-19 is to take the vaccination movement seriously. Even though the vaccination program has positive goals, while people are hesitant and even refuse to use vaccines because they are considered illegal and dangerous. Responding to this friction, this is where the importance of the MUI fatwa in socializing that vaccination is very urgent and permissible to do. There are no serious objections to vaccination in Medan City; even the majority of Medan Muslims claim that the MUI fatwa is beneficial. This article includes field research with a qualitative approach. The methodology used is an interpretive study of legal sociology by conducting interviews and reviewing documents related to the MUI fatwa regarding the COVID-19 vaccination. The results conclude that; the Medan City MUI fatwa has been well received by the public and deemed necessary. Second, the effectiveness of the Sinovac halal vaccine has been tested and is of good quality and is allowed to be used. There are no serious objections to vaccination in Medan City; even the majority of Medan Muslims claim that the MUI fatwa is beneficial
PERLINDUNGAN TERHADAP KASUS PIDANA KESUSILAAN YANG BANYAK DIALAMI ANAK DIBAWAH UMUR Dhea Ananda Puspita Yusuf; Bagus Ramadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i12.585

Abstract

Negara memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi anak-anak dari mereka yang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan.. Karena perlindungan anak di negara ini harus menjadi perhatian yang serius. Karena banyaknya anak yang menjadi korban kasus-kasus kesusilaan. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli kepada anak yang dibawah umur yang rentan terhadap kasus-kasus kejahatan yang ada di sekitaran lingkungan rumah. Penegakan hukum yang tegas juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, dan pembentukkan organisasi juga sangat dibutuhkan oleh Masyarakat supaya anak dapat perlindungan kesusilaan terhadap anak-anak. Dan perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap anak baik dilingkungan keluarga, sek Negara memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi anak-anak dari mereka yang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan.. Karena perlindungan anak di negara ini harus menjadi perhatian yang serius. Karena banyaknya anak yang menjadi korban kasus-kasus kesusilaan. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli kepada anak yang dibawah umur yang rentan terhadap kasus-kasus kejahatan yang ada di sekitaran lingkungan rumah. Penegakan hukum yang tegas juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, dan pembentukkan organisasi juga sangat dibutuhkan oleh Masyarakat supaya anak dapat perlindungan kesusilaan terhadap anak-anak. Dan perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan terhadap anak baik dilingkungan keluarga, sekolah, atau di masyarakat. Kali ini, pendekatan kualitatif berdsarkan undang-undang digunakan sebagai metodologi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pelaksanaan Perlindungan menunjukkan bahwa hukum positif tunduk pada persyaratan tertentu, termasuk kemajuan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan anak. Perlu didasarkan pada etika, hukum, filsafat dan harus konsiten dalam melakukan sesuatu seperti memberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan kondisi dan situasi. olah, atau di masyarakat. Kali ini, pendekatan kualitatif berdsarkan undang-undang digunakan sebagai metodologi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pelaksanaan Perlindungan menunjukkan bahwa hukum positif tunduk pada persyaratan tertentu, termasuk kemajuan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan anak. Perlu didasarkan pada etika, hukum, filsafat dan harus konsiten dalam melakukan sesuatu seperti memberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan kondisi dan situasi.
EFEKTIVITAS SANKSI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERKAIT EKSPLOITASI DAN PENGANIAYAAN PADA HEWAN Meisarah Tri Anjani; Bagus Ramadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i12.595

Abstract

Eksploitasi dan penganiayaan pada hewan merupakan kasus kejahatan yang sangat sering terjadi, terutama perburuan satwa liar atau dilindungi dan penganiayaan yang terjadi pada hewan peliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas sanksi dalam hukum Islam dan hukum positif terkait eksploitasi dan penganiayaan pada hewan. Kajian penelitian ini berfokus pada sanksi pada masing-masing dua hukum tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan metode normatof yaitu metode studi kepustakaan terhadap hukum pidana Islam, Undang-Undang, dan KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan state approach dan comparative approach guna berusaha mencari perbandingan yang lebih efektif antara hukum Islam dengan hukum positif terkait permasalahan eksploitasi dan penganiayaan pada hewan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan sanksi yang efektif terkait eksploitasi dan penganiayaan pada hewan. Hukum Islam memberikan sanksi hukuman ta’zir, yang seluruh jenis hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa dan hukum positif yang sudah mengatur secara rinci ataupun jelas terkait eksploitasi dan penganiayaan pada hewan. Namun, dalam hukum positif terkait penganiayaan pada hewan yang bukan dilindungi atau satwa liar, masih terbilang belum efektif, karena hukumannya masih terlalu ringan jika dilihat dari kasus-kasus yang masih banyak melakukan kekerasan pada hewan-hewan disekitar rumah atau lingkungan kita.
SEJARAH AGAMA SINTO DAN PERKEMBANGAN NYA DI JEPANG Zaidan Azmi; Andika Rahmad Siregar; Bagus Ramadi
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 2 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i2.1408

Abstract

Jepang adalah salah satu Negara di dunia yang memiliki sejarah kebudayaan yang panjang, termasuk di antarannya adalah system kepercayaan atau agama. Keberadaan agama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak masa pra modern hinggaera digitalisasi saat ini. Pelaksanaan kehidupan beragama di jepang berlangsung unik dan menarik. Hal lain yang cukup menarik adalah adanya hubungan yang erat di antara agama khususnya Shinto dengan pelaksaan festifal di jepang yang berlangsung hamper sepanjang tahun.
RELASI PERKAWINAN DAN KEMATIAN: ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN TAHUN KEMATIAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bagus Ramadi; Zainal Arifin Purba; Farhan Manurung
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1841

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab, praktik dan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tahun kematian pada masyarakat Jawa. Relasi perkawinan dan kematian dalam tradisi Jawa sangat kuat. Dua hal ini dinilai bertentangan sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan meskipun dalam rentan waktu yang berbeda. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan case approach. Pendekatan ini didasarkan kepada peristiwa yang terjadi atau kebiasaan yang dijalani terus menerus dan menjadi sebuah hukum (urf). Lokasi penelitian ini di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang mendalam untuk mengungkap faktor larangan perkawinan pada tahun kematian tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan masyarakat mematuhi larangan perkawinan ini karena masih patuh pada adat dan aturan leluhur. Mereka meyakini akan mala petaka bagi para pelanggarnya. Faktor lainnya sebagai bukti kepatuhan pada orangtua atau keluarga (yang sudah meninggal) dengan rasa berkabung dan tidak menyelenggarakan hajatan apapun. Secara prinsip, hukum Islam mengatur larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan sebab karena terjadinya pernikahan. Larangan perkawinan karena tradisi tertentu dapat dijalankan selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif Helmalia Putri; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1398

Abstract

Pemerkosaan terhadap anak menunjukkan tidak berfungsinya norma internal pelaku kekerasan, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apa dampak psikologis yang dialami korban perkosaan anak dan untuk membedakan ukuran hukuman dari dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa efek psikologis dari pemerkosaan masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi tiga kategori: gangguan emosi, gangguan perilaku, dan kognisi terganggu. Dalam hukum positif, pemerintah mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menaikkan pidana paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Pasal 81 dan 76D Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.35 tentang perlindungan anak berkaitan dengan persetubuhan; secara khusus, No. 3-4 Pasal 81 menetapkan tambahan 1/3 dari hukuman bagi mereka yang melakukan. Meskipun pemerkosaan tidak secara khusus disebutkan dalam hukum pidana Islam, itu bisa lebih keji diklasifikasikan sebagai perzinahan. Perkosaan jelas dilarang oleh hukum Islam sebagai hirabah (QS. Al-Maidah). Hukuman mati, krusial, memotong anggota badan dan tangan disilangkan, seperti memotong tangan kiri dan kaki kanan, serta dibuang, itu adalah empat pilihan untuk hukuman hukum.
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Febi Febonecci S. Brahmana; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1401

Abstract

Perempuan terus menghadapi diskriminasi yang meluas hingga hari ini, terutama dalam budaya patriarki. Ada banyak aspek dan domain di mana budaya ini hadir, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan bahkan sistem hukum. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah sosial yang membatasi independensi perempuan dan melanggar hak-hak hukum mereka. Terlepas dari supremasi hukum dan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, ada bukti yang mengabaikan hak-hak perempuan. Alasannya masih sama karena perempuan masih dipandang sebagai bagian dari domain yang terlalu domestik. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dan sistem penegakan hukum yang kurang mendukung tetap ada. Akibatnya, keterlibatan mahasiswa diperlukan dalam jurnal ini untuk memungkinkan pemecahan masalah yang cepat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka, buku, dan melalui jurnal. Hasil temuan menunjukkan bahwa Budaya patriarki sudah mengakar kuat dimana pria itu adalah kepalanya keluarga, dan dia adalah pencari nafkah untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Budaya patriarki yang ada saat ini menyebabkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari apa yang dikatakan realitas sosial. terutama dengan kecenderungan nafsu pria untuk melampaui nafsu wanita, yang mengarah pada tindakan kekejaman.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW) Rabiathul Adawiyah Nasution; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1487

Abstract

Judul penelitian ini yaitu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)”. Adapun latar belakang masalah ini yaitu pada Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw terjadi suatu perbuatan yang melakukan penarikan keuntungan atas terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita. Pelaku tersebut memfasilitasi tindak pidana pencabulan dan mendapatkan keuntungan finansial atas hal tersebut. Berkaitan dengan fasilitator tindak pidana pencabulan semakin marak ditemukan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk memperoleh jawabannya, maka penelitian diarahkan pada penelitian yuridis normative dengan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw adalah pidana penjara selama lima bulan. Hal ini dikarenakan semua unsur dalam Pasal 296 KUHP. telah terpenuhi dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawa, dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan pemaaf. (2) Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap mucikari karena pelaku seorang mukallaf yang melakukan pelanggaran norma sosial, masyarakat, kepentingan umum, dan melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh serta memakan harta yang tidak halal. Adapun pidana yang di bebankan pada pelaku dapat berupa jarimah ta’zir.
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN Nawa Bathuta; Idham Kholiq Hasibuan; Boykeke Syahriadi; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penipuan arisan online di kotamedan menyebabkan tindak kejahatan yang menimbulkan penyimpangan terhadap arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus penipuan arisan online yang terjadi di kota medan tinjauan dari perspektif kriminologi. Maka dari itu kriminologi juga diperlukan untuk mencari solusi yang paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana arisan online ini, karena kriminologi tidak hanya mengkaji dari sisi norma/aturan saja, akan tetapi juga mengkaji faktor-faktor atau hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan arisan online tersebut. Penipuan dengan modus arisan online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di masa sekarang ini melalui aplikasi pada smartphone. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penipuan arisan online dikota medan mengandung unsur kriminalitas penipuan terhadap arisan online. oleh karna itu penulis menyarankan agar tindak pidana arisan online termasuk bagian tindak pidana dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008.
Co-Authors Andika Rahmad Siregar Boykeke Syahriadi Dhea Ananda Puspita Yusuf Farhan Manurung Febi Febonecci S. Brahmana Habibi Irham Buana Nasution Helmalia Putri Idham Kholiq Hasibuan Imam Yazid Meisarah Tri Anjani Mustapa  Khamal  Rokan Nawa Bathuta Prasetyo Seto Putro Rabiathul Adawiyah Nasution Sandra Ayu Wandira Syafruddin Syam Tagor Indra Mulia Lubis Titi Susanti Tulus Juanda Rajagukguk Zaidan Azmi Zainal Arifin Purba