Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Unes Law Review SUPREMASI Jurnal Hukum Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Sehasen
Sigar P Berutu
Universitas Prima Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Criminal Responsibility For The Perpetrator Of The Crime Of Sexual Abuse Committed By A Child Perpetrator Against A Child Victim Verdict Number : 35/Pid.Sus-Anak/2023/ Pn Mdn Michael Nainggolan; Jessie; Novida Silaban; Sigar P. Berutu
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.6.1.10562.18-22

Abstract

This study examines the criminal responsibility of juvenile offenders involved in sexual abuse cases, focusing on Decision No. 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Indonesia's legal framework for child protection is grounded in the 1945 Constitution and laws such as the Child Welfare Law No. 4 of 1979 and the Child Protection Law No. 35 of 2014. These laws aim to ensure children's rights to safety and balanced development, even when they are involved in criminal activities. Using a normative juridical approach, this research analyzes legal materials related to juvenile justice and child protection. The case study involves a juvenile perpetrator convicted of sexual abuse, highlighting the application of restorative justice principles. The research emphasizes that even when children commit crimes, they should receive legal protection that promotes their rehabilitation. In Decision No. 35/Pid.Sus-Anak/2023, the judge sentenced the juvenile offender to formal education and training, reflecting the goal of restorative justice, which prioritizes rehabilitation over punishment. This case illustrates the importance of considering non-juridical factors, such as psychological and social development, in the juvenile justice process. The study concludes that legal protection for children in conflict with the law should aim to foster their development into law-abiding citizens, aligning with the principles of restorative justice.
Legal Analysis Of The Crime Of Trafficking In Protected Animals (Study Of Decision No. 52/PID.B-LH/2021/PN KBR) Sigar P Berutu; Lasber Marianus Purba; Roppita Sihotang; Tanggu Sihar Lamro Malau; Vigo Imanuel Sitanggang
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5977

Abstract

Tindak pidana perniagaan satwa dilindungi terutama heiwan meirupakan satwa langka yang bukan hanya milik neigara teirteintu saja, akan teitapi meinjadi milik dunia seihingga seimua bangsa didunia beirkeipeintingan untuk meinjaga keileistariannya. Peirdagangan satwa yang dilindungi meinjadi ancaman seirius bagi keileistarian satwa yang dilindungi Indoneisia. Kareina tingginya keiuntungan yang dipeiroleih dan keicilnya reisiko hukum yang harus dihadapi oleih peilaku peirdagangaan satwa yang dilindungi teirseibut. Tujuan dari Penelitian ini salah satunya agar kita meingeitahui dampak dari tindak pidana peirniagaan satwa yang di lindungi, dan Faktor apa saja yang meinyeibabkan teirjadinya peirdagangan satwa yang dilindungi, Serta Untuk meingeitahui seperti apa peineigakan hukum teirhadap tindak pidana peirdagangan satwa yang dilindungi di Daeirah Istimeiwa Yogyakarta teilah seisuai deingan keiteintuan peiraturan-peiraturan peirundang- undangan. Metode penelitan ini adalah secara yuridis normaitif dengain cairai menelaiaih dengain menginterprestaisikain hail-hail yaing bersifait teoritis yaing menyaingkut aisais, konsepsi, doktrin dain normai hukum.
Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia Naibaho, Resta Br.; Berutu, Sigar P.
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran jaksa dalam menetapkan subjek hukum dan upaya pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana lingkungan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Dalam menjalankan fungsinya, jaksa harus memahami dengan cermat golongan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka, yang dilandasi oleh bukti-bukti kuat yang telah ditemukan dan dikumpulkan selama proses penyidikan. Penentuan subjek hukum dalam perkara pidana lingkungan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab tanggung jawab pidana harus dibebankan pada pihak yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jaksa berkewajiban menyusun rumusan dakwaan yang akurat dan mempertanggungjawabkan tindakan seorang tersangka ataupun suatu kelompok yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, jaksa harus terlebih dahulu memperhatikan, menilai, dan mengamati fakta-fakta hukum yang ada, serta mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang terjadi. Kehati-hatian dalam proses ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pasal maupun hukuman. Dengan pendekatan tersebut, jaksa diharapkan tidak gegabah dalam menentukan subjek hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan proporsional. Kejaksaan juga telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan, salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme jaksa dalam menilai bukti dan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk mencegah semakin maraknya kejahatan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek jera. Dengan adanya efek jera tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan akan semakin meningkat, serta memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY) Berutu, Sigar P.; Tampubolon, Elis Mariaty; Khairani, Putri Rahma; Fransisca, Ega; Bara, Kevin Juan Carlos Batu
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2466

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif.
Humanism and Professionalism in Police Reform: A Human Rights-Based Approach to Law Enforcement Berutu, Sigar P.; Saragih, Apri Cuanra
Arena Hukum Vol. 18 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01802.5

Abstract

This study departed from the persistent shortcomings in police practices that prioritise the protection of human rights, alongside the prevailing reliance on repressive approaches in law enforcement. Prior studies by Agus Raharjo and Angkasa (2011) as well as Abiezer Manora Purba (2024) highlight the importance of police ethics and professionalism, but without offering a comprehensive integration of institutional reform strategies grounded in humanistic values and human rights principles. This study focus on : (1) How are humanistic and professional law enforced by the police? (2) What strategies can be optimised to strengthen the police’srole in upholding humanism and professionalism in law enforcement? This study aims to analyse the implementation of law enforcement by the Indonesian National Police through the lens of humanism and professionalism, while proposing strategic steps to optimise their role based on human rights protection and public trust. The methodology combines normative empirical legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by field data collected through interviews and document analysis. Findings indicate that, despite the presence of a normative framework, implementation remains hindered by weak internal oversight, inadequate human rights training, and institutional resistance. This study offers a multidimensional reform strategy involving police education curriculum transformation, human rights-based performance evaluation, and strengthened external oversight. Also provides a valuable reference for global legal scholars and practitioners seeking models of institutional reform in police organizations, particularly in contexts where democratic values intersect with coercive authority.
Co-Authors Bara, Kevin Juan Carlos Batu Fransisca, Ega Jessie Khairani, Putri Rahma Lasber Marianus Purba Michael Nainggolan Naibaho, Resta Br. Novida Silaban Roppita Sihotang Saragih, Apri Cuanra Tampubolon, Elis Mariaty Tanggu Sihar Lamro Malau Vigo Imanuel Sitanggang