Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Rahmah Meladiah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TRANSAKSI SHORT SELLING DITINJAU DARI PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA sendi sanjaya; Ifat Hanifah; Rahmah Meladiah; Feriadi
JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN HUMANIORA Vol 1 No 2 (2022): Produktivitas Ekonomi
Publisher : Universitas Tangerang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Short selling transaction is one of the securities exchage transactions. Short selling transactions are dealt with separately by Bapepam-LK No V.D6 and Exchae Rule Bumber II-H. Issues raised in this paper is how the legal protection of investors. Based on the research result obtained : First, that transaction of selling is a legitimate transaction in Indonesia although often cause failure to deliver and other potential losses. Second, that the existence of new facilities such as C-BEST in general can prevent violations in the capital market, so that the risk of loss can diminalisir, although still requiring special system governing short selling transactions specificially.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Rahmah Meladiah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5414

Abstract

Pinjaman online merupakan aktivitas meminjam atau berhutang sejumlah uang yang dilakukan secara online. Pada perjanjian berbasis online tersebut juga menyinggung terkait dengan pengisian data pribadi sebagai salah satu syarat dari mendaparkan dana pinjaman online. Terkait dengan adanya data pribadi yang terdapat dalam situs pinjaman online sangat rentan dalam menciptakan suatu kejahatan dalam menyebarluaskan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum terkait dengan data individu pada pinjaman online. Tujuan penelitian memberikan hasil analisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online. Metode penulisan menggunakan jenis kualitatif. Hasil dan kesimpulan yang diambil ialah Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE merupakan suatu kebijakan hukum yang tertuang di Indonesia dalam proses perlindungan hukum data pribadi. Dalam aktivitas pinjaman online tentu pengguna harus memberikan beberapa data pribadi terhadap penyelenggara. Pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh debitur ataupun terkait dengan penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang dimaksudkan tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, ataupun berupa sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yaitu pelaku akan mendapatkan hukuman dengan denda maksimal satu miliar dan pidana enam tahun. Perlindungan hukum terkait dengan aktivitas pinjaman online dilakukan secara preventif dan juga represif.
Urgensi Pemilih Millenial dalam Pengawasan Pemilu 2024 Muhamad Arif Setiawan; Rahmah Meladiah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5781

Abstract

Elections are a process of changing the leadership relay that is routinely carried out in a democratic country, the result of elections is to give birth to leaders who have been elected by the people who exercise their right to vote when elections are held. In the current modern era, elections in Indonesia are decorated by the majority of millennial voters in its implementation, millennial voters have an active tendency when participating in elections, millennial voters also have the potential to have more enthusiasm when making their choices. But of all the stories about the election, supervision is one thing that cannot be forgotten, millennial voters must also take a role in monitoring it, because intense and maximum supervision will make the election clean. Seeing the potential possessed by millennial voters, we must maximize the urgency of millennial voters in supervising the upcoming 2024 elections. If you look at the current phenomenon with the widespread use of media as the main instrument in life activities, millennial voters can take advantage of the potential of digital media to carry out surveillance if there are forms of election violations that occur in the field. Millennial voters can make big moves through their media by making the fraudulent acts viral and taking advantage of the facilities provided by Bawaslu through the election monitoring application.
Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Ahmad Ari Fatullah; M. Maghfur Agung; Rahmah Meladiah
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.30988

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilu nasional (pilpres, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (pilkada dan DPRD) tidak lagi dilaksanakan secara serentak, melainkan dipisah dengan jeda 2–2,5 tahun. Putusan ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistemik pemilu serentak yang diterapkan pada 2019, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai wewenang MK dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan lima tahunan dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implikasi konstitusional, posisi hukum MK sebagai Negative Legislator, serta tantangan implementasi dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi kekosongan hukum atau krisis legitimasi demokrasi. Selain itu, peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepemiluan yang lebih efektif dan efisien.
Co-Authors Ahmad Ari Fatullah Feriadi Ifat Hanifah M. Maghfur Agung Muhamad Arif Setiawan sendi sanjaya