<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peranan dan kedudukan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam sistem hukum Indonesia. Fokus pembahasan meliputi aspek hukum pengangkatan, kewenangan, tanggung jawab, serta kontribusinya dalam pelaksanaan lelang yang efektif dan transparan. Penelitian ini mengkaji tentang peranan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II memiliki peran strategis dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela. Kewenangan ini didasarkan pada Vendu Reglement dan PMK Nomor 175/PMK.06/2010, yang memberikan legitimasi bagi notaris untuk menjalankan fungsi sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Dalam pelaksanaannya, notaris bertanggung jawab atas keabsahan dokumen lelang, transparansi proses lelang dan pembuatan risalah lelang. Penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam implementasi peran tersebut, antara lain: keterbatasan pemahaman prosedur lelang, kompleksitas administrasi, dan dinamika peraturan yang terus berkembang. Untuk mengoptimalkan peran notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II, diperlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, modernisasi sistem lelang, dan harmonisasi regulasi terkait.]]>
