Claim Missing Document
Check
Articles

EKSAMINASI (LEGAL ANNOTATION) SEBAGAI PINTU MASUK PROSES REFORMASI LEMBAGA PERADILAN UMMI MASKANAH
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.143 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v14i1.153

Abstract

Judge's verdict is independent. In practice appears the term such as "mob justice or judicial corruption", so that the verdict is often injustice, impartial to the public's sense, because there are still many controversial decisions and deviate from the legal substance (material or formal), for it needs to be studied or tested further against such decision to the public (academics, NGOs, and practitioners), and the results need to be published. The goal is to find or to know the judge irresponsibility in giving judgment; this is in line with the reform era that demands for freedom, and openness (transparency). Provide transparency to the public space for social control, which avoids the manipulation of facts, abuse of power, and dishonesty. Examination is expected to be the entrance of the reform process in the judiciary, as well as to assess the extent of the professionalism and credibility of a judge in carrying out the task or profession. Keywords: Examination, Reform, Judiciary.
TANTANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN MELALUI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI: E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI SARANA MENUJU PERADILAN MODEREN DI INDONESIA Ummi Maskanah
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3776

Abstract

Futuristically people are reluctant to settle their cases through the Courts. Not It is not uncommon for sharp criticism to be raised that the judiciary is considered slow and long, very expensive and unresponsive to justice, formalistic and technical (rechnically), and less uptodate, so that it is less efficient and effective, making it difficult for the public to obtain justice through the courts. Obtaining justice through the courts. Technological developments are utilized by the Supreme Court as a solution and at the same time to implement the principle of simple, fast, and light cost. This research is descriptive analytical, normative juridical and empirical juridical approach, analyzed qualitatively. Qualitatively analyzed. The results of the study found that the Supreme Court of the Republic of Indonesia creates a court that fulfills the principles of simple, fast and light cost through a new innovation called Electronic through a new innovation called Electronic Court (E-Court) and E-Litigation, through Supreme Court Regulation No. 3/2018 Jo. Number 3 of 2018 Jo. Perma No. 1 of 2018 and through a Cooperation Agreement between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Human Rights of the Republic of Indonesia Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number PAS 08.HH.05.05.05.05. PAS-08.HH.05.05 of 2020, but in practice there are still many obstacles that need to be addressed. Facilities and infrastructure and immediately revise the procedural law, both the Law on Civil Procedure procedural laws both the Civil Procedure Law and the Criminal Procedure Law. Keywords : Judicial System Reform; Modern Court; Electronic Court.
Implementation of restorative justice in medical dispute resolution Ummi Maskanah
Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 8, No 2: June 2023
Publisher : Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.172 KB) | DOI: 10.30604/jika.v8i2.1988

Abstract

In Indonesia, medical disputes can result in criminal prosecution, despite the private nature of the relationship between patients and medical personnel. This is to safeguard the public from non-standard medical practices. Infractions of the regulations governing standard medical treatment procedures and requirements for acquiring medical personnel can result in criminal penalties. Occasionally, however, criminal penalties are not applied and a restorative justice approach is used in trials. This study seeks to examine the application of restorative justice in the resolution of medical disputes. This is a normative legal study that investigates secondary data. The research findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia is already a part of the nation's culture through the use of problem-solving discussions. Nonetheless, the essence of the justice system in Indonesia tends to be retributive, that is, it emphasizes retribution over justice. Generally, medical disputes can be avoided if the doctor-patient relationship is maintained correctly, informed consent is obtained, and standard procedures are followed. In Indonesia, medical disputes are typically resolved legally by filing reports with the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (abbreviated MKDKI), filing civil lawsuits or pursuing compensation, and filing criminal reports. In this paper, the author argues that restorative justice is an effective method for resolving medical disputes due to its emphasis on recovery, the nature of medical disputes, which are generally not the result of deliberate actions, the nature of criminal law as an ultimatum remidium, and restorative justice's status as a paradigm of contemporary criminal law.Abstrak: Di Indonesia, sengketa medis dapat berujung pada tuntutan pidana, meskipun hubungan antara pasien dan tenaga medis bersifat privat. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari praktik medis yang tidak standar. Pelanggaran peraturan yang mengatur standar prosedur perawatan medis dan persyaratan untuk memperoleh tenaga medis dapat mengakibatkan hukuman pidana. Namun, kadang-kadang, hukuman pidana tidak diterapkan dan pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam persidangan. Penelitian ini berusaha mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis. Ini adalah studi hukum normatif yang menyelidiki data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Indonesia sudah menjadi bagian dari budaya bangsa melalui penggunaan diskusi pemecahan masalah. Meskipun demikian, esensi sistem peradilan di Indonesia cenderung bersifat retributif, yaitu lebih mengutamakan retribusi di atas keadilan. Umumnya, perselisihan medis dapat dihindari jika hubungan dokter-pasien dipertahankan dengan benar, persetujuan diperoleh, dan prosedur standar diikuti. Di Indonesia, sengketa medis biasanya diselesaikan secara hukum dengan mengajukan laporan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (disingkat MKDKI), mengajukan gugatan perdata atau mengejar ganti rugi, dan mengajukan laporan pidana. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa medis karena penekanannya pada pemulihan, sifat sengketa medis, yang pada umumnya bukan merupakan hasil dari tindakan kesengajaan, sifat hukum pidana sebagai ultimatum remidium , dan status keadilan restoratif sebagai paradigma hukum pidana kontemporer.
EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR LELANG ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Ummi Maskanah; Wildan; Andhika Wijaya Pratama; Ardisia Rahma Susetyo
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.465

Abstract

Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan menjadi suatu keharusan, termasuk dalam proses lelang. Di Indonesia, lelang tradisional yang biasanya dilakukan secara langsung kini mulai beralih ke lelang elektronik atau e-auction. Sistem ini diadopsi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Namun, meskipun sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti PMK Nomor 213/PMK.06/2020, pelaksanaan lelang elektronik masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan regulasi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum terhadap prosedur lelang elektronik di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan seperti gangguan teknis, kurangnya pemahaman regulasi, dan birokrasi masih menghambat pelaksanaan lelang elektronik yang efektif. Untuk itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknis, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, dan transparansi dalam proses lelang untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan.
Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib Maskanah, Ummi; Setiawati, Yeti; Wijaya, Melliana; Rohmani, Rodiah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.216

Abstract

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non eksekusi wajib yang digunakan dalam penghapusan barang inventaris pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara dengan efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Legalitas Lelang Sukarela Non - Eksekusi Di Internet Tanpa Melibatkan Pejabat Lelang Rusaedi, Attansya Rafli; Maskanah, Ummi; Herlani, Lisa Herlani; Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.220

Abstract

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (Lex Specialis) Vendu Instructie dan Vendu Reglement masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet biasanya dilakukan tanpa pejabat lelang—seperti eBay—melalui platform e-Marketplace Auction. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang tidak melibatkan eksekusi yang dilaksanakan di internet minus kehadiran petugas auction resmi juga untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, lelang internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan mengizinkan penggunaan upaya hukum untuk menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainya.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENGAWASI LELANG NON EKSEKUSI WAJIB DI INDONESIA Ummi Maskanah; Levina Abigail Chandra; Norika Manurung; Aprilia Maharani Sule
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.585

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan lelang non eksekusi wajib di Indonesia. Lelang non eksekusi wajib proses penjualan aset atau barang melalui mekanisme lelang yang dilakukan bukan sebagai akibat dari putusan pengadilan atau tindakan eksekusi lainnya, melainkan karena adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Lelang non eksekusi wajib merupakan komponen penting dalam kerangka pengelolaan aset dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi DJKN dan KPKNL memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan sumber data sekunder hasil penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan informasi dari literatur ketika membahas peraturan, aturan, atau norma dalam hukum positif. Dengan demikian, diharapkan peran dan tanggung jawab pemerintah yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang non eksekusi wajib dan mendukung terciptanya tata kelola aset negara yang lebih baik.
Peranan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Sistem Hukum Indonesia Maskanah, Ummi; Nursafrudin, Dansyah; Mulyana, Dodo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16686

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan dan kedudukan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam sistem hukum Indonesia. Fokus pembahasan meliputi aspek hukum pengangkatan, kewenangan, tanggung jawab, serta kontribusinya dalam pelaksanaan lelang yang efektif dan transparan. Penelitian ini mengkaji tentang peranan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II memiliki peran strategis dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela. Kewenangan ini didasarkan pada Vendu Reglement dan PMK Nomor 175/PMK.06/2010, yang memberikan legitimasi bagi notaris untuk menjalankan fungsi sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Dalam pelaksanaannya, notaris bertanggung jawab atas keabsahan dokumen lelang, transparansi proses lelang dan pembuatan risalah lelang. Penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam implementasi peran tersebut, antara lain: keterbatasan pemahaman prosedur lelang, kompleksitas administrasi, dan dinamika peraturan yang terus berkembang. Untuk mengoptimalkan peran notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II, diperlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, modernisasi sistem lelang, dan harmonisasi regulasi terkait.
Analisis Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Hasil Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Tidak Dijual Secara Lelang Maskanah, Ummi; Ryandi, Gialdes Evan; Sugandi, M. Fajri Reznandya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16974

Abstract

Lelang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menjual barang melalui penawaran harga terbuka antara petugas lelang dan peserta lelang. Proses ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Lelang Wajib dan Lelang Sukarela, dengan Lelang Wajib terbagi menjadi Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi. Dalam konteks kepabeanan, lelang memiliki peran yang signifikan, terutama dalam pengelolaan barang tegahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang tegahan yang tidak memenuhi prosedur kepabeanan dapat dilelang atau dimusnahkan, tergantung pada status kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek lelang yang dapat dan tidak dapat dijual melalui lelang serta alasan dari tidak dilakukannya pelelangan terhadap barang hasil tegahan Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji teori, doktrin, dan norma hukum yang relevan, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pelelangan barang di sektor kepabeanan dengan analisis kualitatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur lelang dan pemusnahan barang tegahan oleh Bea Cukai, serta implikasi hukumnya terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
SHARIA BANKING DISPUTE RESOLUTION MODEL THAT IS EFFECTIVE, EFFICIENT AND FAIR Maskanah, Ummi; Burhanuddin, Sisca Ferawati; Zaenudin, KM Ibnu Shina; Suhartini, Siti Pujiastuti
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1390

Abstract

Sharia banks also target MSMEs through KUR loans, growing like mushrooms in the rain. The small loan value becomes disproportionate if a dispute is resolved through the judicial process. So what is needed by financial service providers and the public is a dispute resolution model that is effective and efficient, fair and certain. Research specifications use descriptive analytical methods, with normative and empirical juridical approaches. The data used is secondary data with data collection techniques through literature studies and field studies, then the data is analyzed using legal interpretation and construction, using qualitative juridical methods. The settlement of sharia economic disputes juridically can be resolved in two ways, namely through litigation and non-litigation. According to the results of the study, currently the KUR guarantor is PT Jamkrindo Syariah under the supervision of the OJK, in practice when there is bad credit Jamkrindo Syariah chooses a non-litigation dispute resolution model by means of deliberation and mediation off line and online based on the good faith of the parties (vide Article 55 of Law Number 21 of 2008 and Perma Number 3 of 2022), so as to fulfill a sense of justice and legal certainty, therefore there is a need for a special legal umbrella for resolving sharia economic disputes outside the Court.
Co-Authors Abiyyu, Rizki Daffa Adenafio, Muhammad Reifal Andhika Wijaya Pratama Anwari, Fikri Ahmad Aprilia Maharani Sule Ardisia Rahma Susetyo Aulia, Puspa Hygea Avshary, Muhammad Akhmal Az Zahra, Nisa Barus, Theresia Juliana Ngarakken Budiman, Seno Aziz Burhanuddin, Sisca Ferawati Dennice Augustine Dewi, Citra Rakhmawati Febry Nurtriandany Purnomo Fuazi, Afif Guspita, Anggun R Habibie, Muhammad Herlani, Lisa Herlani Hidayati, Tara Devilia Imanuel Santoso, Debora Irawan, Hagi Muhamad Fauzan Joserando, Jodi Jordan Khoerunnisa, Alsa Mala Kusmawan, Edy Levina Abigail Chandra Lukman, Gilza Azzahra Magdalena, Esmeralda Maudy Nurwidianti Mazwa, Refizma Poltica Md Nor, Mohd Zakhiri Melinda Lorenza Meutia, Irviana Mohammad Faridz Fathurrohman Muhammad Afif Muhammad Hasbi R Mulyana, Dodo Murianto, Agus Musthofa, Hanna Noviana Noer Narsudin, Udin Nira Melodia Pasha Norika Manurung Nugraha, Rais Rahmat Nurdianti, Rini Nurlianda, Vina Nursafrudin, Dansyah Nurwanda, Ahmad Yusuf Praidno, Zahra Ardhanie Prasetyo, Avif Putri, Adinda Amalia Putri, Claudia D. Samhara Ramadhan, Muhammad Willy Rangkoly, Mavelda Regina Rohmani, Rodiah Rosmiati, Rina Rusaedi, Attansya Rafli Rusmana, R. Anggi Gilang Ryandi, Gialdes Evan Safriani, Vini Nurul Salas, Muhamad Rizaldi Salsabila, Ainul Mardiyah Saraswati, Nabila Trina Saumah Setiawati, Yeti Siti Nurhasanah Situmorang, Jefri Subrata, Nabila Djuliana Suria Subrata Suci Rahmawati, Suci Sudjadiningrat, Raden Khemal Hadda Sugandi, M. Fajri Reznandya Suhartini, Siti Pujiastuti Suherman, Dafina Nurulita SUSILAWATI, SUSI Syifa, Awalia Tarigan, Notora Triastanto, Alexander Varta Kusuma, Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma Wida Yuningsih Wiguna, Ervan Wijaya, Melliana Wildan Yudistira, Dika Eka Yusep Mulyana Zaenudin, KM Ibnu Shina Zulaeha, Tuti