Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi Digital Sistem Perpajakan : Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Studi pada UMKM Sektor Informal di Kota Makassar Nur Wahyuni; Hasnidar Syam; Syamsu Alam; Eka Ariaty Arfah
Al-Buhuts Vol. 21 No. 2 (2025): Al-Buhuts
Publisher : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/ab.v21i2.7609

Abstract

Digital transformation of the tax administration through DJP Online, e-Filing, and e-Billing is expected to enhance efficiency, transparency, and access to tax services. However, among informal-sector MSMEs, the benefits are not evenly realized, as a persistent gap remains between revenue potential and actual collections, shaped by limited digital literacy, low tax understanding, and constraints in infrastructure and technological readiness. This study aims to examine the impact of digital tax transformation on tax compliance among informal-sector MSMEs in Makassar City, identify key barriers to adopting digital tax systems, and formulate context-sensitive adaptive strategies to strengthen the effectiveness of digitalization policies. A qualitative approach with an exploratory case-study design was employed using in-depth interviews, participant observation, focus group discussions, and document analysis; data were analyzed thematically and triangulated to capture MSMEs’ responses, perceptions, and compliance behaviors. The findings indicate that digital tax transformation contributes positively to formal compliance particularly timely filing and easier tax payments yet this improvement is not fully matched by stronger material compliance due to ongoing limitations in digital literacy, regulatory understanding, and perceived system complexity, highlighting the need for sustained education and assistance. Moreover, when digital services are perceived as user-friendly, fair, and high-quality, some MSME taxpayers show a shift from enforced compliance toward voluntary compliance.
Implementasi Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dwi Astuty Arfah; Eka Ariaty Arfah
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 3 (2026): No.3 Vol.3 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i3.263

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi perpajakan melalui Coretax DJP dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang berstatus sebagai wajib pajak aktif dan telah mengoperasikan sistem Coretax DJP. Proses analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan terbukti memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses layanan, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajak, yang pada gilirannya mendorong keteraturan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan literasi digital, pemahaman perpajakan yang minim, proses adaptasi sistem yang belum optimal, serta munculnya kendala teknis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Coretax memegang peran penting sebagai instrumen pendorong kepatuhan UMKM, tetapi memerlukan dukungan keberlanjutan melalui sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan literasi secara masif. Implikasi dari penelitian ini secara praktis menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan keandalan sistem teknis Coretax serta merancang program pendampingan berbasis komunitas yang lebih terfokus bagi UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai adopsi teknologi perpajakan pada sektor informal dan usaha kecil, sedangkan secara kebijakan, temuan ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi perpajakan digital yang ramah pengguna demi mendorong kepatuhan pajak sukarela secara berkelanjutan.