Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Akta Notaris
Setiyowati
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Yuridis Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Ardia Ayuning Safitri; Setiyowati
Jurnal Akta Notaris Vol. 5 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v5i1.3825

Abstract

Perkara tentang pengesahan asal usul anak dari hasil perkawinan siri terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN tanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan bahwa anak telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri; (2) pertimbangan hukum hakim terkait asal usul anak dari hasil perkawinan siri dalam penetapan tersebut; dan (3) akibat hukum penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri merupakan refleksi perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak. Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah sepanjang terbukti adanya hubungan perkawinan dan hubungan biologis antara ayah dan ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada alat bukti autentik, keterangan saksi, serta dalil fikhiyah dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan asal usul anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, meliputi pengakuan status keperdataan anak, timbulnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, perlindungan hak ekonomi anak, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan
TRANSMIGRASI DI OJS 3 LINK : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/nlr Setiyowati; Johan Erwin Isharyanto; Husnia Hilmi Wahyuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5511

Abstract

The study examines the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in resolving disputes over the sale of waqf land in Kendayakan Village, Warureja District, Tegal Regency which causes legal and social conflicts because they conflict with the provisions of Article 40 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, that waqf property that has been waqf is prohibited from being used as collateral, confiscated, donated, sold, inherited, exchanged or transferred in the form of other rights transfers. The approach method used is empirical juridical with interviews and literature studies. The results of the study indicate that one of the factors causing disputes over the sale of waqf land occurs because of the absence of Nazhir in managing the waqf land, so that the management of the waqf land is carried out by the administrators of the Mosque who are not actually Nazhir because there is no replacement Nadzir. The settlement of the waqf land sale dispute was carried out through deliberation by inviting related parties and attended by government institutions as mediators, but the management of the Mosque that had sold the waqf land until now has not implemented the joint decision that has been agreed to restore the function of the waqf land that has been bought and sold and asked to provide replacement land to residents who have bought the land, so that the litigation path is the solution being considered.
Co-Authors Ardia Ayuning Safitri Husnia Hilmi Wahyuni Johan Erwin Isharyanto