Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Pengabdian 45 Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Binamulia Hukum
Husnia Hilmi Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALYSIS OF CHANGES IN PUBLIC SERVICES POPULATION ADMINISTRATION FOR SAMIN BELIEFS IN PATI Afda’u, Faisal; Wahyuni, Husnia Hilmi; Gravionika, Elsa
UNTAG Law Review Vol 8, No 1 (2024): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v8i1.4982

Abstract

Believers are a group of people who experience discrimination in the administrative system in relation to the religion column in the e-KTP. In general, when viewed from the population administration, the location of adherents of beliefs, adherents of ancestral religions and the implementation of rituals in adat makes it difficult for them during state administration in personal documents such as electronic identity cards (KTP), family cards (KK), marriage certificates. , and birth certificates. Based on the article of the Population Administration Lawwhich explains that religion in the religion column on the family card (KK) and electronic identity card (KTP) for adherents of faith is not filled in fundamentally, this is because the sect has not been recognized as well as other religions. another, so that in the electronic identity card (KTP) there is no record that someone is a believer. Meanwhile, the Population Administration Law is factually or at least potentially detrimental to constitutional rights. This is where discrimination arises against people who do not yet have an awareness of human rights. Cases of discrimination against adherents of certain religions are even carried out by bureaucracy, although the 1945 Constitution has stated to free people to practice their respective religions and beliefs.
TRANSMIGRASI DI OJS 3 LINK : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/nlr Setiyowati; Johan Erwin Isharyanto; Husnia Hilmi Wahyuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5511

Abstract

The study examines the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in resolving disputes over the sale of waqf land in Kendayakan Village, Warureja District, Tegal Regency which causes legal and social conflicts because they conflict with the provisions of Article 40 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, that waqf property that has been waqf is prohibited from being used as collateral, confiscated, donated, sold, inherited, exchanged or transferred in the form of other rights transfers. The approach method used is empirical juridical with interviews and literature studies. The results of the study indicate that one of the factors causing disputes over the sale of waqf land occurs because of the absence of Nazhir in managing the waqf land, so that the management of the waqf land is carried out by the administrators of the Mosque who are not actually Nazhir because there is no replacement Nadzir. The settlement of the waqf land sale dispute was carried out through deliberation by inviting related parties and attended by government institutions as mediators, but the management of the Mosque that had sold the waqf land until now has not implemented the joint decision that has been agreed to restore the function of the waqf land that has been bought and sold and asked to provide replacement land to residents who have bought the land, so that the litigation path is the solution being considered.
Kajian Yuridis Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif Wahyuni , Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam; Afda’u, Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3092

Abstract

Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan upaya pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai implementasi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan yuridis PBI JKN dalam sistem hukum Indonesia dengan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PBI JKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana teknis. Namun, dalam implementasinya, terjadi penyimpangan seperti yang tergambar dalam kasus terdaftarnya individu berkemampuan ekonomi tinggi sebagai peserta PBI. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi, sehingga prinsip kebutuhan, kesetaraan, dan kontribusi dalam keadilan distributif tidak terpenuhi. Pembenahan sistemik diperlukan terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, dan evaluasi kepesertaan agar program PBI JKN, tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia Afda’u , Faisal; Wahyuni, Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak dan status anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata Pasal 280–299 menetapkan hak anak luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibu, mencakup nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan dari ayah, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak untuk mengajukan hak kepada ayah biologis melalui bukti tes DNA. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak luar nikah berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam menekankan bahwa anak, sebagai anugerah dari Allah, harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, sementara QS. Al-Baqarah (2:233) mewajibkan pemenuhan nafkah, termasuk bagi anak luar nikah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun status kelahirannya berbeda.
Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet Wahyuni, Husnia Hilmi; Purwanto, Purwanto
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.954

Abstract

Risiko kredit macet atau Non-Performing Loans (NPL) merupakan salah satu tantangan dalam pemberian kredit, yang tidak hanya berdampak negatif terhadap lembaga keuangan sebagai pemberi kredit, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kredit macet umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam melunasi utangnya. Untuk meminimalkan risiko ini, penerapan jaminan kredit menjadi strategi utama, di mana aset debitur dijadikan jaminan yang dapat dilelang jika terjadi wanprestasi. Jaminan kredit berperan penting dalam melindungi kreditur, memungkinkan eksekusi aset apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, efektivitas jaminan dalam mengurangi risiko kredit macet masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk nilai jaminan dan hambatan dalam proses eksekusi. Tantangan seperti nilai aset yang tidak mencukupi atau penurunan nilai jaminan sering kali menghambat proses pemulihan kredit. Dalam beberapa kasus, jaminan yang tidak dapat dieksekusi justru memperburuk kerugian bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan kredit memberikan perlindungan signifikan bagi kreditur, diperlukan peningkatan regulasi dan pengawasan agar proses eksekusi jaminan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan kredit macet.
Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen di daerah Kelurahan Karangrejo Semarang Yulies Tiena Masriani; Faisal Afda’u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Pakina
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mt92ed81

Abstract

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi kendala akses informasi dan pembiayaan. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo oleh Fakultas Hukum Untag Semarang dan Kemenag bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemahaman regulasi halal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Program  pengabdian masyarakat bertujuan mengetaui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang dan mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi sertifikasi produk halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang.  Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo berhasil meningkatkan pemahaman dan semangat pelaku UMKM dalam mengurus label halal sebagai nilai tambah produk dan strategi pemasaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan aplikatif, sehingga mendorong pelaku usaha mengambil langkah nyata. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Untag, Kementerian Agama, dan UMKM Center memperkuat dampak kegiatan. Keberhasilan ini menciptakan kepercayaan konsumen dan membentuk ekosistem bisnis halal yang inklusif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif.
Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik Indra Retnowati; Ridho Sa’dillah Ahmad; Husnia Hilmi Wahyuni; Faisal Afda’u; Ganis Vitayanty Noor
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ed83j397

Abstract

Tindak pidana penyebarluasan konten asusila merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di era digital. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut dilakukan melalui internet atau aplikasi pesan yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara cepat lewat media massa tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur sanksi hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam menghadai tantangan perkembangan teknologi yang pesat, maka pemerintah membentuk Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggambarkan peristiwa seolah-olah sama dengan yang sebenarnya.
Co-Authors Faisal Afda’u Febryan Alam Susatyo Ganis Vitayanty Noor Gravionika, Elsa Indra Retnowati Johan Erwin Isharyanto Masriani . Purwanto Purwanto Ridho Pakina Ridho Sa’dillah Ahmad Setiyowati