Gusti Zahwa Dwi Nandita
Universitas Negeri Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Tata Kelola Digital Melalui Aplikasi SISKOP2MI dalam Meningkatkan Pelayanan Pekerja Migran di BP2MI Sumatra Barat Gusti Zahwa Dwi Nandita; Syamsir Syamsir; Tasya Yukhi Putri; Febi Zulmi Ningsih; Marta Ayu Rahmi; Aulia Putri Fathani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun digitalisasi layanan publik telah banyak diteliti, kajian yang secara khusus menelaah efektivitas tata kelola digital dalam pelayanan pekerja migran melalui penerapan sistem SISKOP2MI pada konteks daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SISKOP2MI dalam meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, dan akuntabilitas tata kelola pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di BP2MI Sumatra Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tiga informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berbasis model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKOP2MI efektif mempercepat alur administrasi, meningkatkan transparansi data, menghadirkan pemantauan layanan secara real-time, serta memberikan kemudahan akses bagi PMI. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital, tingkat literasi teknologi yang bervariasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan ini memberi kontribusi bagi pengembangan konsep digital governance dalam pelayanan publik serta memperluas pemahaman tentang implementasi transformasi digital pada sektor ketenagakerjaan. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi berkelanjutan bagi PMI untuk memastikan keberlanjutan efektivitas sistem. Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkaya literatur tentang tata kelola digital pemerintahan serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat strategi digitalisasi layanan publik. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan untuk mengeksplorasi pengalaman pengguna di wilayah berbeda serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran lebih komprehensif.
Peran Kementerian Agama dalam Mediasi Konflik Rumah Doa Padang Sarai, Kota Padang Gusti Zahwa Dwi Nandita; Syamsir Syamsir; Febi Zulmi Ningsih; Shabira Ramadhani; Rizka Fitri Afrizal; Asmaniah Asmaniah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi setiap tahunnya. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering muncul adalah larangan terhadap pendirian dan pemanfaatan tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kementerian Agama dalam Mediasi Konflik Rumah Doa Padang Sarai, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan dua informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berbasis model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi dan mediasi administratif, tetapi juga dalam memelihara aspek sosial dan moral masyarakat. Melalui penyuluh agama dan kegiatan pembinaan lintas iman, Kemenag menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan semangat kebersamaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan hubungan sosial antarumat beragama di Padang Sarai. Meskipun demikian, efektivitas mediasi Kementerian Agama seringkali terhalang oleh berbagai tantangan. Azra (2017) menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan antar kelompok, dominasi dari mayoritas, serta kepentingan politik lokal dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam kasus di Padang Sarai, walaupun mediasi sudah dilaksanakan, kelompok masyarakat sipil berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku masih kurang sesuai.Amnesty International (2025) dan Maarif Institute (2025) menekankan bahwa penyelesaian konflik di Padang Sarai tidak boleh berhenti hanya pada aspek simbolis, tetapi harus disertai dengan penegakan hukum yang serius. Ini penting untuk mencegah terbentuknya preseden buruk dan mengulangi pola kekerasan yang menargetkan kelompok-kelompok minoritas. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Kementerian Agama menjalankan perannya sebagai mediator, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta sejauh mana mediasi yang dilakukan efektif. Selain itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kerukunan antaragama dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.