Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah Zaidan, Muhammad; Nugraha, Nicholas; Gusthomi, Moh.
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3375

Abstract

Jurnal  yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.
Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN atas Pelanggaran Izin Lingkungan oleh Korporasi Rizki, Radha; Zahra, Shalsabila; Gusthomi, Moh.
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1898

Abstract

Korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya di satu sisi menimbulkan dampak positif untuk pembangunan berkelanjutan, namun di satu sisi juga menimbulkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut salah satunya terkait dengan perizinan. Meskipun undang-undang sudah mengatur bagaimana prosedur dalam pemberian sebuah izin, namun seringkali prosedur itu disalahgunakan dan hanya dijadikan sebagai formalitas administrasi saja, padahal izin merupakan hal krusial yang akan berpengaruh pada legalitas atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalani kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan izin dan upaya hukum serta tanggung jawab pejabat TUN yang lalai dalam memberikan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang bersumber dari undang-undang, pendekatan yang berasal dari konsep pelaksanaan, dan pendekatan yang berasal dari sejarah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana prosedur penerbitan izin lingkungan diatur dalam UUPLH. Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administrasi baik ringan, sedang atau berat dimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara langsung apabila sanksi yang bentuknya ringan dan melalui proses pemeriksaan internal jika itu sanksi yang masuk ke dalam kategori sedang dan berat.