Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal National Multidisciplinary Sciences Indonesian Journal of Law and Justice
Suryokencono, Pramukhtiko
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2278

Abstract

Seiring perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, trobosan yang diciptakan kepolisian republik indonesia juga semakin canggih yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang diberi nama ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Dalam mekanisme ETLE, bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda yang sudah diatur sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan ETLE menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menganalisis kesesuaian regulasi ETLE sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait dengan penggunaan kembali tilang manual. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan keselarasan regulasi ETLE sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur dengan jelas mengenai posisi sistem elektronik/dokumen elektronik sebagai bukti yang sah. Secara vertikal, terdapat keselarasan dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Surat Telegram Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 yang menegaskan bahwa ETLE adalah salah satu metode penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian.
Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake Suryokencono, Pramukhtiko; Fakhrusy Isyraq , Ricky
National Multidisciplinary Sciences Vol. 3 No. 4 (2024): SIGMA 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa banyak manfaat dan dampak positif, terutama dalam mendukung kegiatan manusia yang kompleks. Inovasi seperti teknologi blockchain, internet of things (IoT), big data, dan khususnya artificial intelligence (AI) atau yang dikenal sebaai kecerdasan buatan di Indonesia, telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan dukungan yang signifikan.Kasus terhangat tentang penyalahgunaan situs deepfake adalah tersebarnnya video pidato Presiden Indonesia Joko Widodo yang menggunakan bahasa mandarin yang menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika kominfo Semuel A. Pangerapan menegaskan bahwa video itu merupakan hasil suntingan yang menyesatkan. Kasus berikutnnya menimpa artis Nagita Slavina menjadi korban video deepfake. Sebuah video yang menampilkan seseorang diduga mirip artis Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, ramai dibagikan. Video berdurasi singkat 61 detik itu menampilkan adegan tidak senonoh di mana pelakunya memiliki wajah mirip tokoh publik sekaligus artis, Nagita Slavina. Menanggapi keramaian tersebut, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan pada video tersebut dan telah memastikan bahwa video mirip artis yang kerap disapa Gigi itu merupakan hasil rekayasa.dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual Dalam penelitian ini peneliti bagaimana Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake. Berdasarkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku,Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 cara dalam memulihakn nama baik korban, dengan cara litigasi dan non litigasi.
Pertanggungjawaban Penyelenggara Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi dengan Modus Investasi Cryptocurrency Rizki, Fil; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2013

Abstract

The development of investment is currently very popular so many people are interested in investing to meet their needs, but not many people know about legal and illegal investments, so there are many cases of fraud using investment methods. Usually illegal investments will offer profits and bonuses in recruiting new members. This research aims to determine accountability and sanctions in preventing and taking action against perpetrators of fraudulent investments. The methods used in this research are as follows: statutory approach, case approach, normative juridical research types of primary and secondary legal materials. Data analysis techniques using library legal research. The results of this research show that in the investment business legal entities cannot be held physically responsible but rather the individuals involved in it can be held responsible in accordance with applicable laws. perpetrators of illegal or fraudulent investments in their implementation using new member bonuses violate the rules of criminal law, namely article 105 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak Marketplace dan Penjual dalam Jual Beli Obat Ilegal Jenis Cytotec Secara Online Maulana, Daud Abdan; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2035

Abstract

Indonesian society, especially those in urban areas, is inseparable from the internet, because almost all activities always involve the internet and information technology. So, it is not surprising that the internet has now become a basic necessity for some groups, especially for those who use the internet for business purposes (E-commerce). One of the online suggestions for selling illegal drugs is E-commerce as access to transactions via online media. Through these trade transactions, conventional buying and selling is no longer valid, and E-commerce has become an alternative trade for consumers. What is the responsibility of the marketplace and sellers in the illegal buying and selling of Cytotec hard drugs online. The type of research used is normative juridical (legal research). using a statutory approach and a case approach. In this research, researchers found that the marketplace has criminal responsibility for buying and selling illegal drugs such as misoprostol online. Based on an analysis of applicable laws and regulations, it was found that the marketplace has an obligation to monitor and prevent illegal drug buying and selling transactions on its platform. This research concludes that the marketplace is criminally responsible for buying and selling illegal drugs such as misoprostol online. Research findings show that marketplaces have an obligation to monitor and prevent illegal drug sales transactions on their platforms. However, in several cases studied, there is strong evidence that marketplaces do not take adequate steps to prevent the sale of illegal drugs, such as a lack of seller verification mechanisms, monitoring of unlawful advertisements, and a disinterest in removing illegal drug offers.
Analisis Yuridis Terhadap E–Commerce yang tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi TEMU) Mahmudiansyah, Rehan; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4783

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria legalitas operasional e-commerce di Indonesia, menguji kesesuaian operasional aplikasi TEMU dengan regulasi nasional, serta menilai keabsahan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia wajib memenuhi kriteria legalitas, antara lain terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mematuhi prinsip persaingan usaha sehat, serta memiliki sistem keamanan data yang optimal. TEMU tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE dan menerapkan model bisnis Direct to Consumer (D2C) yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam keberlangsungan UMKM. Berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya, pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap TEMU merupakan langkah preventif yang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal menegaskan perlunya penguatan mekanisme geo-blocking, koordinasi lintas instansi, dan edukasi publik mengenai risiko penggunaan aplikasi ilegal. Oleh karena itu, perlunya penerapan kebijakan pemblokiran penuh bagi PSE yang tidak terdaftar, penyusunan regulasi yang lebih detail terkait model bisnis D2C lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum di sektor e-commerce.
Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah Mulya Pratama, Muhammad Azfar; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4804

Abstract

Penelitian ini menelaah tanggung jawab hukum Bank Syariah Indonesia (BSI) atas kasus kebocoran data nasabah pada Mei 2023 yang dikaitkan dengan kelompok peretas LockBit 3.0. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi nasabah sekaligus menyoroti lemahnya perlindungan hukum di sektor perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewajiban hukum BSI sebagai pengendali data pribadi dapat ditegakkan serta mengevaluasi kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik deduktif-sintesis. Kajian dilakukan melalui statute approach dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK No. 38/POJK.03/2016. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk mengulas doktrin hukum mengenai perlindungan data dan corporate criminal liability, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan regulasi. Analisis dilakukan tidak hanya pada teks hukum, tetapi juga praktik implementasi dan peran lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan BSI bahwa memiliki kewajiban hukum menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah. Namun, pelaksanaan regulasi belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, minimnya audit keamanan, lemahnya akuntabilitas, dan kurangnya koordinasi dengan otoritas eksternal. Dari sisi hukum pidana, bank dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi apabila terbukti lalai mengantisipasi dan menangani insiden siber. Kesimpulannya, perlindungan data perbankan di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif maupun praktis. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian, penegakan doktrin corporate criminal liability, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta transparansi, akuntabilitas, edukasi, inovasi, dan mekanisme pemulihan efektif diperlukan. Partisipasi masyarakat, dukungan teknologi modern, serta konsistensi pengawasan menjadi faktor vital menjaga kepastian hukum, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Co-Authors Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu Fakhrusy Isyraq , Ricky Mahmudiansyah, Rehan Maulana, Daud Abdan Mulya Pratama, Muhammad Azfar Rizki, Fil