<![CDATA[Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.]]>
