Yulida Mardini
IAI Darussalam Martapura

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REKONSTRUKSI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH DIGITAL 2026: TRANSFORMASI PARADIGMA DARI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENUJU INTEGRASI HALAL-AS-A-SERVICE (HAAS). Yulida Mardini; Iin Muyasarah
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA) Vol. 7 No. 01 (2026): Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/febi.v7i01.704

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi digital yang menggeser paradigma ekonomi syariah dari sekadar digitalisasi layanan keuangan (Financial Technology/FinTech) menuju integrasi ekosistem halal yang menyeluruh. Fenomena ini menuntut rekonstruksi fundamental agar kepatuhan syariah tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi secara otomatis dalam setiap layanan. Oleh karena itu, artikel ini membahas konsep, implementasi, serta peluang dan tantangan paradigma Halal-as-a-Service (HaaS) dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada rekonstruksi akad digital dan otomatisasi kepatuhan syariah berbasis teknologi frontier. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan sumber data dari literatur fikih klasik dan kontemporer, regulasi ekonomi digital nasional, fatwa DSN-MUI, serta laporan global industri halal 2024–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma HaaS selaras dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), melalui transparansi rantai pasok dan mitigasi risiko gharar secara real-time. Integrasi teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem HaaS memungkinkan penegakan kepatuhan syariah yang bersifat proaktif dan inklusif. Implementasi HaaS di Indonesia mulai menunjukkan potensi besar melalui sinergi antara sektor riil industri halal dengan instrumen keuangan sosial Islam (Ziswaf). Namun, masih terdapat tantangan signifikan, termasuk isu kedaulatan data pribadi, interoperabilitas sistem antarlembaga, serta kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan regulasi hukum yang ada. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi, kodifikasi fatwa muamalah digital, inovasi infrastruktur data halal nasional, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai hub global ekonomi syariah digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental
SUSTAINABLE FINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Yulida Mardini
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA) Vol. 6 No. 02 (2025): Juli- Desember : Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/febi.v6i02.519

Abstract

Artikel ini membahas konsep, implementasi, serta peluang dan tantangan Sustainable Finance dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada integrasi prinsip maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam praktik keuangan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan sumber data dari literatur klasik dan kontemporer, regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta laporan industri perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, seperti perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi Sustainable Finance di perbankan syariah Indonesia mulai terlihat melalui inovasi instrumen seperti green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan program inklusi keuangan. Namun, masih terdapat tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan berkelanjutan, keterbatasan instrumen syariah untuk proyek ramah lingkungan, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi, inovasi produk, integrasi pelaporan keberlanjutan berbasis syariah, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat kontribusi perbankan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah